LPM Apresiasi | Kritis, Realistis, Demokratis

SEMINAR NASIONAL DEM FH UNISRI ANGKAT ISU PENEGAKAN HUKUM PASCA KUHP NASIONAL

(Sumber Foto: Adyuta Rafi)

Surakarta, 23 Mei 2026 — Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (DEM FH UNISRI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Era Baru Hukum Pidana: Paradigma dan Tantangan Penegakan Hukum Pasca KUHP Nasional” di Ruang Seminar Lantai 7 Kampus II UNISRI.

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi akademik mengenai dinamika hukum pidana Indonesia setelah lahirnya KUHP Nasional yang membawa berbagai perubahan dalam sistem penegakan hukum. Seminar menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, hingga aparat penegak hukum.

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut. Namun karena berhalangan hadir, seminar tetap menghadirkan tambahan pembicara dari unsur kejaksaan, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, S.H., M.H., yang diwakilkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Dr. Supriyanto, S.H., M.H.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Puljyono Suwandi, S.H., M.H. membahas mengenai teori paradigma baru dalam KUHP dan KUHAP. Materi tersebut menyoroti tentang pergeseran sistem hukum yang secara garis besar, jika paradigma lama berfokus pada penghukuman badan (retributif), paradigma baru ini bergeser ke arah pemulihan (restoratif) dan rehabilitasi.

Sementara itu, Prof. Dr. Firmanto Laksana, S.H., M.H., CLA. menekankan pentingnya profesionalisme dan etika advokat dalam menghadapi tantangan implementasi KUHP Nasional, khususnya dalam menjaga proses hukum yang adil serta perlindungan hak pencari keadilan.

Dari unsur mahasiswa, Dimas Muhamad Fajar membawakan materi bertajuk “Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change dalam Mengawal Implementasi KUHP Baru.” Dalam materinya, Dimas menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pengawas demokrasi, pengawal kebijakan negara, sekaligus agen perubahan sosial dalam mengawal implementasi KUHP baru secara kritis dan konstruktif.

Adapun materi dari Kajati Jawa Tengah yang diwakilkan Kajari Surakarta membahas tentang Pandangan dan Tantangan Implementasi KUHP Baru dalam Penguatan Regulasi dan Kebijakan yang Berkelanjutan. Pembahasan tersebut menyoroti tantangan transisi KUHP dan KUHAP baru, konsep living law, koordinasi antar aparat penegak hukum, hingga strategi optimalisasi implementasi hukum pidana nasional di Indonesia.

(Sumber Foto: Adyuta Rafi)

Dalam sesi diskusi, peserta seminar juga aktif mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait implementasi KUHP baru. Salah satu isu yang dibahas adalah mekanisme pengawasan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan agar pelaksanaannya tetap efektif, transparan, dan tidak membebani anggaran negara. Selain itu, muncul pula pembahasan mengenai penerapan restorative justice, pengawasan terhadap hukum adat dalam konsep living law, hingga peran mahasiswa dalam mengawal kebebasan berpendapat agar tidak dibungkam melalui pasal-pasal multitafsir.

Para narasumber menegaskan bahwa implementasi KUHP baru memerlukan pengawasan bersama, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Seminar juga menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan sosial dan keadilan restoratif.

Seminar dipandu oleh moderator Nada Aranthxa, Duta Kampus UNISRI 2023, serta dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UNISRI, Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H.

Melalui kegiatan ini, DEM FH UNISRI berharap seminar dapat menjadi ruang dialog yang kritis dan konstruktif mengenai tantangan implementasi KUHP Nasional di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran akademik mahasiswa terhadap perkembangan hukum pidana nasional.

Penulis: Adyuta Rafi

Penyunting: Ghulamy Tathmainul Qalby

BEM KM Unisri Gelar Semnas, Soroti Realitas Digital dan Sosial Pada Angkatan Muda

Peneliti BRIN Tri Joko Haryanto saat presentasi materi “Membangun Budaya Remaja Kritis, Literasi, & 5-Anti”, Sabtu, 16 April 2026.

(Sumber Foto: Aryo Satryo Tamtomo)

Surakarta, 16 Mei 2026 – BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Unisri baru saja menggelar seminar bertajuk “Membangun Budaya Anak Muda yang Kritis, Berliterasi, dan Berkarakter 5-Anti”.

Di era serba terdigitalisasi saat ini, muncul beragam fenomena sosial, adapun dalam hal ini anak muda menjadi segmen yang paling terdampak.

Joko Tri Haryanto peneliti pada bidang agama dan kepercayaan BRIN selaku pembicara pertama menyebut tidak semua informasi di internet mengandung kebenaran.

Karenanya perlu pembudayaan literasi pada anak muda. Tujuannya, agar selain memahami dan kritis dalam menyikapi informasi, pembudayaan literasi dapat menciptakan generasi yang toleran serta mampu mengambil keputusan secara bijak.

“Literasi ini menjadi super power-nya anak muda, jangan cepat puas dengan satu informasi. Saring sebelum sharing,” ucap Joko.

Selain itu juga, anak muda kerap menjadi objek rentan terhadap berbagai praktik-praktik negatif seperti bullying (fisik, verbal, hingga penyebaran video/foto), kekerasan seksual baik fisik maupun verbal, intoleransi, korupsi, hingga narkoba.

“Integritas dimulai dari hal kecil, dari sekarang, dari saat ini,” tegas pria Kelahiran Demak itu. Oleh karena itu, melalui hasil risetnya di Kota Solo, Joko mempresentasikan prinsip 4T, yang terdiri dari Tata Praja (prinsip bermasyarakat), Tata Krama (prinsip kesopanan), Tepa Selira (prinsip toleransi), serta Teguh Manembah (prinsip patuh).

Dengan keempat prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan remaja berkepribadian jempolan. Karena menurut Joko, “Indonesia yang lebih baik dimulai dari anak muda yang baik.”

Sementara itu, Mohammad Miftah Pengarah Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangjirap) IpTek BRIDA Jawa Tengah sekaligus pembicara kedua melihat relasi antara pengaruh lingkungan, peran orang tua, serta pendidikan komprehensif jadi komponen tak terpisahkan atas perilaku remaja.

Miftah juga menyebut tantangan sosial seperti ketergantungan gadget hingga kesenjangan digital perlu dihadapi lewat peningkatan literasi digital. Karenanya, implementasi menjadi hal penting dan menurutnya dapat dipraktikkan melalui pendidikan digital, akses teknologi, pelatihan/workshop, hingga kegiatan ekstrakurikuler.

“Orang yang punya literasi yang kuat dia bisa beradaptasi dengan zamannya,” terang Miftah. Sejalan dengan itu, baik guru atau orang tua sama-sama berperan penting dalam menjalankan praktik itu.

Sementara itu, untuk memerangi fenomena seperti bullying, kekerasan seksual, hingga penggunaan narkoba, Miftah menyebut perlunya pemberdayaan prinsip 5-Anti (Anti Korupsi, Anti Narkoba, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Intoleransi).

Prinsip tersebut pada ruang lingkup sekolah dapat diimplementasikan semisal pengadaan kurikulum 5-Anti, pengadaan ekstrakurikuler pendukung, pengawasan terhadap korban terdampak, sampai evaluasi program.

Di lain sisi, ia juga menekankan perlunya keterlibatan generasi muda sebagai agent of change perlu untuk lebih terlibat secara nyata.

Aksi itu bisa dimulai dengan cara seperti menggunakan teknologi secara bijak, mengembangkan inovasi yang solutif, mengedukasi masyarakat, berpartisipasi pada kegiatan politik, sampai menginspirasi orang lain untuk menjadi agen perubahan selanjutnya.

Penulis: Aryo Satryo Tamtomo

Penyunting: Ghulamy Tathmainul Qalby

Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi: Menyuarakan Realitas Papua di Tengah Otonomi Khusus dan Proyek Nasional

SURAKARTA, 15 Mei 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IKAHUM UNISRI bersama DEM FH UNISRI, MAKUMPA UNISRI, dan HIMAKUM UNISRI menyelenggarakan kegiatan nobar & diskusi film Pesta Babi di Warmindo Alumni, Surakarta. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H. sebagai pemantik diskusi sekaligus Direktur LBH IKAHUM UNISRI dan dosen filsafat hukum UNISRI. Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale mengangkat isu masyarakat Papua khususnya mengenai tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, budaya, serta perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Film ini bukan hanya sekadar dokumenter, tetapi juga menjadi medium refleksi sosial mengenai relasi kekuasaan, keadilan, dan kemanusiaan di Papua.

Dalam diskusi, salah satu peserta menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurutnya, meskipun Papua telah diberikan status otonomi khusus, dalam praktiknya pemerintah daerah belum memiliki kewenangan penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri. Banyak kebijakan strategis masih ditentukan oleh pemerintah pusat di Jakarta, sementara pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan makna otonomi khusus yang seharusnya memberikan hak kepada daerah untuk mengatur kepentingannya secara mandiri.

Peserta tersebut juga menyoroti persoalan izin proyek dan investasi di Papua. Ia menjelaskan bahwa secara administratif izin memang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang memiliki rumah dan tanah, tetapi ketika ada pihak lain yang hendak menggunakan lahannya, justru yang diberi tahu hanyalah RT atau RW, sedangkan pemilik rumah tidak pernah dimintai persetujuan. Akibatnya, masyarakat adat merasa asing di tanah mereka sendiri ketika proyek mulai berjalan tanpa keterlibatan mereka.

Menurut peserta tersebut, dampak yang dirasakan masyarakat Papua adalah hilangnya hutan sebagai sumber kehidupan, meningkatnya kemiskinan, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ia mencontohkan keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Meskipun perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan besar, masyarakat Papua merasa belum benar-benar merasakan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan mereka. Karena itu, kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Papua kerap dipandang hanya memperpanjang penderitaan masyarakat adat.

Film Pesta Babi sendiri memperlihatkan bagaimana tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, budaya, dan kehidupan spiritual masyarakat Papua. Tradisi “pesta babi” dalam budaya Papua merupakan simbol syukur, kebersamaan, serta hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Oleh sebab itu, hilangnya tanah adat bukan hanya persoalan kehilangan wilayah, tetapi juga hilangnya identitas budaya masyarakat Papua.

Dalam diskusi juga disinggung berbagai regulasi negara yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan pembangunan nasional, seperti ketentuan dalam undang-undang mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan hak kepada negara untuk mengambil tanah dengan syarat memberikan ganti kerugian yang layak kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula kebijakan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sering menjadi dasar pelaksanaan proyek pembangunan di berbagai daerah, termasuk Papua. Namun, persoalan yang muncul adalah bagaimana pembangunan tersebut tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan prinsip keadilan sosial.

Narasumber, Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H., kemudian mengutip pemikiran George Orwell dalam novel Animal Farm:

“Semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain.”

Kutipan tersebut digunakan untuk menggambarkan bahwa dalam praktik sosial dan politik sering kali terdapat ketimpangan kekuasaan, di mana kelompok tertentu memiliki posisi lebih dominan dibanding kelompok lainnya. Kondisi inilah yang dirasakan sebagian masyarakat Papua ketika hak-hak mereka tidak sepenuhnya didengar dalam proses pembangunan.

Kegiatan nobar dan diskusi ini juga sempat didatangi aparat. Namun, kehadiran aparat tidak berujung pada pembubaran acara, sehingga kegiatan tetap dapat berlangsung dengan kondusif hingga selesai.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun kesadaran kritis mahasiswa dan masyarakat mengenai isu hak asasi manusia, keadilan sosial, serta hak masyarakat adat. Sebagaimana disampaikan dalam pamflet kegiatan, menonton Pesta Babi berarti membuka mata dan hati terhadap realitas Papua hari ini, memahami makna tradisi masyarakat adat, mendukung nilai kemanusiaan dan hak asasi, serta membangun ruang dialog yang sehat dan kritis.

Di akhir diskusi ditegaskan bahwa kesadaran merupakan keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk memahami realitas sosial secara kritis. Dari kesadaran itulah lahir keberanian untuk mendengar, memahami, dan memperjuangkan keadilan bagi sesama. Diskusi diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber sebagai bentuk solidaritas serta dukungan terhadap masyarakat Papua. Selain itu, seluruh peserta juga membuat video bersama dengan mengucapkan tagar #PapuaBukanTanahKosong sebagai simbol kepedulian terhadap hak masyarakat adat Papua atas tanah, budaya, dan ruang hidup mereka. Tagar tersebut menjadi pesan bahwa Papua bukanlah wilayah kosong yang dapat diperlakukan semena-mena, melainkan tanah yang memiliki sejarah, identitas, budaya, serta masyarakat adat yang harus dihormati dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan.

Penulis: Luffwafe D. Kavinara

Penyunting: Adista Putri Revalina

PRESS RELEASE: LPM Apresiasi Universitas Slamet Riyadi Merayakan Milad ke-19, Bertema "Mengukir Narasi, Menginspirasi Generasi"

Foto by : Nufail

Surakarta, 13 Mei 2026 - LPM Apresiasi Universitas Slamet Riyadi merayakan Milad yang ke-19 bertema "Mengukir Narasi, Menginspirasi Generasi" dengan sukses dan penuh harapan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan, pembina LPM Apresiasi, anggota LPM Apresiasi, dan delegasi UKM ORMAWA Universitas Slamet Riyadi.

Registrasi peserta dibuka pada pukul 08.30 WIB dan disambut antusias oleh peserta yang hadir. Acara dimulai tepat waktu dengan pembukaan oleh MC pada pukul 09.00 WIB.

Kemudian, ketua pelaksana menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota LPM Apresiasi dan pihak kampus serta seluruh pihak yang terlibat. Dilanjutkan oleh sambutan dari pimpinan umum yang diwakili oleh pimpinan divisi Penelitian dan Pengembangan yang menyampaikan motivasi serta semangat untuk terus melangkah bersama mengembangkan LPM Apresiasi dan merangkul satu sama lain. Kemudian, sambutan dari pembina LPM Apresiasi yang juga memberi semangat untuk terus berkarya, mendukung tumbuh kembang dan mempertahankan rasa kritis dalam pribadi LPM Apresiasi. Terakhir, sambutan diberikan dari Kepala Bidang Kemahasiswaan yang mewakili Wakil Rektor 3 dengan harapan LPM Apresiasi tumbuh menjadi wadah yang informatif bagi mahasiswa.

Kegiatan selanjutnya adalah seremonial potong tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas bertahannya LPM Apresiasi selama 19 tahun ini. Prosesi potong tumpeng dilakukan oleh pimpinan umum yang diserahkan kepada pembina dan Kepala Bidang Kemahasiswaan.

Ada pula sesi screening dan sharing, menyaksikan bersama video rekap yang memuat kegiatan LPM Apresiasi selama 1 tahun terakhir serta ucapan dari rekan-rekan LPM se-Solo Raya dan BP2M UNNES. Disambung kesan pesan oleh anggota LPM Apresiasi, kemudian sharing experience oleh DPE dan anggota angkatan 2023.

Selain itu ada juga fun games melalui quizziz dan awarding kepada anggota teraktif selama satu periode. Pemberian penghargaan kepada anggota guna mengapresiasi kerja keras serta memotivasi seluruh anggota untuk terus berkarya.

Acara berakhir dengan sesi foto bersama dan makan bersama. Seluruh rangkaian acara terlaksana dengan khidmat dan lancar. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh anggota LPM Apresiasi yang telah melangkah sejauh ini dan berhasil melalui segala rintangan selama 19 tahun terakhir.

Penulis : Jelita Citra Wardhani

Penyunting: Fahra Nautisya Octavia

Bagaimana Kolonialisme Mempengaruhi Kota Solo dalam Aspek Dinamika Sosial?

LPM Motivasi gelar sarasehan sejarah kehidupan Kota Solo, Sabtu (9/5/2026). Sumber Foto: sraddhasala/Instagram

Surakarta, 12 Mei 2026 — Sebagai kota dengan sejarah panjang, Kota Solo menyimpan banyak kisah menarik, termasuk bagaimana perkembangan dinamika kehidupan di dalamnya.

Semua itu bermula ketika kota yang berlabel “The Spirit of Java” atau dahulu bernama Desa Sala ini ditetapkan sebagai pusat pendirian keraton baru Kasunanan Kartasura (kini Kasunanan Surakarta Hadiningrat) selepas insiden Geger Kartasura (1740-1743).

Indra Agusta, Peneliti Sraddha Sala, menjelaskan pemilihan Desa Sala tidak lepas dari faktor berupa tradisi Boyongan atau Boyong Kedhaton yang bertujuan menolak bala. Tradisi tersebut juga diterapkan pada nama keraton dari Kartasura menjadi Surakarta.

“Penamaan itu sangat diperhitungkan terkait kontekstual di Jawa,” ucap pria asal Sragen itu.

Seiring waktu, kehidupan pada wilayah Kasunanan Surakarta mengalami perubahan dinamika ekstrem akibat sejumlah pergolakan.

Perang Mangkubumen (1746-1757), misalnya, yang mengubah wajah Kota Solo seperti sekarang. Kemudian berpindah pasca Perang Jawa (1825-1830), muncul sistem Tanam Paksa (1830-1870) yang melanggengkan praktik perkebunan paksa dan maraknya pendirian pabrik-pabrik gula.

Kemudian dalam struktur birokrasi daerah pemerintah Kolonial Belanda turut menciptakan strata pemerintahan tandingan, Binnenlands Bestuur (BB) seperti residen dan asisten residen. Akibatnya, pejabat yang dibawahi Kasunanan, seperti patih, tidak lagi mampu menjalankan perintah secara leluasa.

“Ketika Jepang datang Jepang bikin barang baru, kecamatan sama rt-rw. Terus itu diterima lagi (oleh) masyarakat kemerdekaan. Sudah ini bikin ruwet ditambah ruwet,” terang Indra menggambarkan situasi masyarakat saat itu.

Seiring dengan kerumitan birokrasi, juga timbul segregasi plus hierarki sosial, terutama antara masyarakat Eropa-Tionghoa dengan pribumi.

Kota Solo memang turut merasakan modernisasi imbas kebijakan pembangunan rel kereta api oleh pemerintah Kolonial Belanda. Namun, sebagaimana kata Indra, itu juga berimbas pada prilaku masyarakat yang menjaga jarak dengan pendatang.

Kolonialisme juga menurunkan warisan berupa praktik-praktik sosial yang masih lazim hingga sekarang. Seperti contoh menjual sawah demi biaya pendidikan anak ataupun kebiasaan merantau oleh masyarakat desa/urbanisasi.

Berbagai faktor tersebut memberi dampak yang menjejak hingga sekarang. Lanskap kota yang berubah, urbanisasi yang menciptakan persaingan keras, sampai adanya perebutan ruang di tiap jengkal kota yang hanya berdiameter 46,72 km² serta dihuni empat kelompok utama: Jawa, Arab, Tionghoa, hingga Eropa.

Dampaknya, tercipta segmentasi pada ruang kota yang terpotret hingga sekarang. Bangsawan tinggal di pusat kota, kaum Tionghoa di Pasar Gede, kaum Arab di Pasar Kliwon, sementara kaum Jawa sebagai penduduk asli justru cenderung berada di sudut-sudut kota.

“Melihat Kota Solo seperti itu, kamu harus melihat spasialnya sebelum menganalisis sosialnya,” terangnya.

Namun, polarisasi itu tidak serta-merta menimbulkan kegaduhan. Semua itu disebabkan oleh kebiasaan ewuh-pakewuh yang terus berlangsung hingga kini. Semua itu demi menjaga kestabilan kota yang sebetulnya penuh sesak.

“Solo ini adalah barometer politik, sebuah simulasi sosial untuk menata Indonesia. Kalau kamu bisa nata Solo, Kota Solo, Solo Raya yaudah kamu bisa ngatur Indonesia.” tutupnya.

Penulis: Aryo Satryo T

Penyunting: Chintya Alinda R

Menjemput Cahaya di Sisa Bara

Ilustrasi Pict by: Pinterest

Tahun 2009 adalah puncak kebanggaanku. Di usia 16 tahun, saat remaja lain mungkin masih sibuk mencari jati diri di bangku SMA, aku sudah menapaki koridor kampus swasta ternama di Solo sebagai mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Menjadi salah satu mahasiswa termuda membuatku merasa seolah dunia berada dalam genggamanku. Semester demi semester kulewati dengan nilai yang memuaskan, hingga badai itu datang tanpa permisi di tahun kedua.

Ekonomi keluargaku runtuh. Kebangkrutan orang tua memaksaku menanggalkan ego remaja. Aku mulai berjualan baju secara daring, membakar sosis di pinggir jalan, hingga menjadi tukang cuci piring. "Tidak apa-apa, Fia. Ini hanya ujian kecil," bisikku menyemangati diri sendiri setiap kali tangan ini perih terkena sabun cuci.

Namun, ujian yang sesungguhnya bukan soal uang, melainkan pengkhianatan. Kekasihku saat itu, yang tinggal di Jakarta, terus menekanku untuk membawanya ke Solo. Ketika ia tiba, aku justru merasa asing. Rasa itu telah tawar. Saat ia kembali ke Jakarta, aku memutuskan hubungan melalui telepon.

"Aku nggak terima, Fia! Kamu bakal menyesal!" teriaknya dari ujung telepon.

Keesokan harinya, duniaku runtuh. Ia mengedit fotoku menjadi foto tidak senonoh dan mengunggahnya di Facebook. Fitnah itu menyebar lebih cepat dari prestasiku. Teman-teman yang dulu duduk bersamaku kini menjauh, berbisik-bisik dan melemparkan kata-kata pedas. "Ternyata dia lo***," atau "Pantas saja masih muda sudah punya uang banyak," menjadi makanan sehari-hari. Tanpa mereka mencari kebenarannya.

Puncaknya terjadi di ruang Kaprodi saat aku hendak meminta tanda tangan KRS. Kepalaku berputar, keringat dingin membasahi punggung. Tatapan sinis orang-orang di luar ruangan terasa seperti ribuan jarum.

"Fia, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanya Pak Kaprodi khawatir.

Aku belum sempat menjawab. Pandanganku mengabur dan aku ambruk. Aku terbangun di RS Yarsis, didiagnosa maag akut yang dipicu oleh tekanan psikis yang hebat. Sejak hari itu, aku bukan hanya pasien penyakit dalam, tapi juga pasien psikiater. Aku berperang dengan pikiranku sendiri. Setiap kali melihat gerbang kampus, tubuhku gemetar hebat.

Hanya Nur, gadis lugu yang tetap setia di sisiku. Suatu hari di perpustakaan, ponselku bergetar. Sebuah SMS masuk.

"Hai boleh kenal? By Dewa," bacanya.

Aku mengernyitkan dahi. "Siapa ini? Kamu tahu nomor ini nggak, Nur?" tanyaku sambil menyodorkan ponsel. Nur hanya mengangkat bahu dan menggeleng. "Nggak tahu, Fi. Balas saja pelan-pelan."

"Maaf, ini siapa ya?" balasku pendek. Balasannya datang secepat kilat. "Aku teman Galih. Aku dapat nomormu dari dia."

Aku mendengus malas. Basa-basi seperti ini adalah hal terakhir yang aku butuhkan di tengah depresi yang mencekik. Namun, Dewa tidak menyerah. Dua minggu ia terus mengirim pesan tanpa kubalas, hingga suatu sore ia mengirim pesan yang membuatku tersentak: "Aku sudah tahu di mana kostmu dan sekarang aku ada di depan."

Aku keluar dengan rasa sebal yang memuncak. Dari kejauhan, aku melihat seorang lelaki berambut gondrong, berkulit hitam, duduk di atas motor Supra 125. "Ya Allah, dekil sekali. Rambut kayak gorden warteg," gumamku dalam hati.

Kami duduk di warung depan kost. Dewa mencoba mencairkan suasana. "Kuliahmu gimana? Capek ya?" tanyanya lembut. "Ya gitu. Biasa aja," jawabku singkat tanpa menatap matanya.

Namun, Dewa berbeda. Ia tidak pergi meski aku ketus. Sebulan kemudian, ia menantangku. "Besok kamu siap-siap jam lima pagi ya. Aku jemput di kost. Jangan tanya kenapa, aku mau membuktikan sesuatu ke kamu."

Pagi buta itu, ia membawaku ke rumahnya di Semarang. Di depan kedua orang tuanya, ia memegang tanganku. "Pak, Bu, ini Fia. Dewa serius sama dia," katanya mantap. Senyum hangat orang tuanya saat itu menjadi obat pertama bagi hatiku yang hancur.

Tahun-tahun berlalu, aku berjuang menyelesaikan skripsi sambil bekerja sebagai tentor sempoa di Klaten. Dosen pembimbingku pernah berujar, "Kelak kamu akan menjadi guru TK yang sukses." Kalimat itu kupegang erat sebagai doa.

Skripsiku selesai, namun ijazah itu tetap tertahan. Seorang dosen mempersulit mata kuliah terakhirku, ditambah lagi biaya kuliah yang tak lagi mampu terbayar. Aku putus asa. Aku memilih mengubur mimpi sarjanaku dan fokus mengajar di sebuah TK di Manahan demi menyambung hidup.

Tahun 2018, setelah delapan tahun menemani masa sulitku, si "Gorden Warteg" yang tulus itu menikahiku. Kebahagiaan kami lengkap dengan hadirnya putri cantik di tahun 2019. Tapi takdir kembali menguji. Tahun 2020, Bapak berpulang.

"Duniaku hancur, Dewa. Separuh jiwaku hilang bersama Bapak," tangisku di pelukan suamiku. Penyakit mentalku kambuh. Aku harus kembali bertemu psikiater untuk bisa sekadar berdiri tegak kembali.

Titik balik itu datang di tahun 2023. Saat mengikuti lomba menggambar poster di Hotel Malioboro Inn, aku bertemu teman lama saat mengajar di Manahan. "Fia! Kamu masih mau lanjut kuliah nggak? Ada jalur beasiswa nih," ucapnya bersemangat.

Malam itu, aku duduk di hadapan suamiku dengan ragu. "Mas, ada tawaran beasiswa. Tapi... apa aku mampu? Aku sudah tua, aku sudah punya anak."

Dewa menatapku, tatapan yang sama saat ia membawaku ke Semarang dulu. "Mimpimu itu belum mati, Fia. Cuma tertidur sebentar. Kalau kamu siap, aku yang akan jadi pundakmu."

Hari ini, aku kembali ke bangku kuliah. Menjadi mahasiswa lagi dengan semangat yang lebih membara dari anak usia 16 tahun dulu. Aku belajar bahwa tidak peduli seberapa banyak orang mencoba menjatuhkanmu, atau seberapa lama mimpimu tertunda, selalu ada jalan bagi mereka yang berani untuk bangun dan melangkah lagi. Aku bukan lagi Fia yang ketakutan; aku adalah Fia yang sedang menjemput cahayanya kembali.

Penulis: Alfiana Qori

Penyunting: Lathifah An Najla

Biodata Penulis

Fia adalah seorang pendidik dan pejuang masa depan yang berdomisili di Wonogiri. Mengawali karier sebagai guru TK di Manahan dan tentor sempoa, ia memiliki kecintaan mendalam pada dunia literasi dan seni. Meski sempat terpaksa menunda mimpinya selama bertahun-tahun karena kendala ekonomi dan trauma masa lalu, semangatnya tidak pernah padam. Kini, di sela perannya sebagai seorang istri dan ibu, ia bangkit melanjutkan studi sarjana melalui jalur beasiswa. Melalui tulisan, Fia ingin menyebarkan pesan bahwa kegagalan hanyalah jeda, dan setiap perempuan berhak menjemput kembali mimpinya.

Titimangsa: Wonogiri, Mei 2026

“PESTA BABI” MEMBUKA LUKA KOLONIASLISME MODERN DI TANAH PAPUA

Pict by: Lintang Febrianti

Surakarta, 10 Mei 2026 — Pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi diadakan di Studio Lokananta Bloc sebagai ruang bersama untuk melihat lebih dekat realita yang terjadi di Papua. Film karya Dandhy Laksono ini mengangkat persoalan eksploitasi tanah Papua melalui proyek biodiesel sawit dan tebu, sekaligus menyoroti praktik kolonialisme modern yang masih dirasakan masyarakat adat Papua hingga hari ini.

Melalui sudut pandang dan pengalaman langsung masyarakat Papua, film ini memperlihatkan bagaimana tanah, hutan, dan ruang hidup perlahan berubah akibat kepentingan industri dan pembangunan. Tidak hanya menghadirkan luka dan kehilangan, Pesta Babi juga menunjukkan transformasi masyarakat Papua dari korban menjadi pihak yang terus berjuang mempertahankan identitas, tanah adat, dan hak hidup mereka.

Unsur adat, nilai kekristenan, hingga tradisi pesta babi turut menjadi bagian penting dalam cerita, sekaligus membantu penonton memahami kehidupan dan realitas sosial masyarakat Papua secara lebih dekat dan manusiawi. Film ini juga membuka pertanyaan besar mengenai apakah praktik kolonialisme dalam bentuk baru akan terus terjadi di tanah Papua?.

Suasana ruang pemutaran film dokumenter tentang Papua dipenuhi emosi dan refleksi. Sejumlah penonton tampak larut dalam cerita yang ditampilkan di layar, mulai dari persoalan tanah adat, kehidupan masyarakat Papua, hingga relasi pemerintah dengan warga lokal. Bagi sebagian penonton, film tersebut bukan hanya tontonan, tetapi juga pengalaman yang membuka ruang diskusi dan kesadaran baru.

A group of people in a room

AI-generated content may be incorrect.

Pict by: Shello Rossad

Kami sebagai tim reporter LPM Apresiasi juga mewawancarai penonton dan komunitas terhadap film Pesta Babi tersebut. Salah satunya adalah kak Raka, Humas Komunitas Mahasiswa Papua Soloraya, menjadi salah satu penonton yang paling merasakan dampak emosional dari film tersebut. Ia menilai kegiatan nobar dan diskusi seperti ini sangat penting karena informasi mengenai Papua masih sulit diakses masyarakat luas.

“Menurut saya penting sekali ya, karena biasanya berita-berita soal Papua itu sulit diakses,” ujarnya dalam wawancara (10/5/2026).

Raka mengaku selama ini sering mencari informasi terkait kondisi di Papua dan menemukan banyak persoalan yang menurutnya jarang diberitakan media nasional. Salah satunya mengenai militerisme yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurutnya, ruang diskusi seperti nobar film dokumenter dapat menjadi pemantik agar generasi muda lebih peka terhadap isu sosial di sekitar mereka. “Kesadaran itu penting, dan jangan apatis sih,” katanya dalam wawancara (10/5/2026).

Namun, bagi Raka, film tersebut terasa sangat personal. Ia bahkan beberapa kali keluar ruangan karena tidak kuat menyaksikan adegan-adegan di dalam film.

“Saya nonton 15 menit nggak kuat, saya keluar,” ujarnya. Ia merasa apa yang ditampilkan di layar mengingatkannya pada keluarganya sendiri di Papua. “Saya seperti melihat mama saya sendiri yang ada di dalam layar itu.”

Selain persoalan kemanusiaan, Raka juga menyoroti ketimpangan manfaat pembangunan di Papua. Menurutnya, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.

“Keuntungannya harusnya untuk orang lokal. Tadi yang kita nonton kan keuntungannya bukan untuk orang lokal, malah untuk perusahaan-perusahaan dari luar,” tegasnya dalam wawancara (10/5/2026)

Sementara itu, tanggapan lain datang dari Wininda Sari, penonton dari komunitas Difalitera. Ia mengaku merasakan campuran emosi setelah menyaksikan film dokumenter karya Dandhy Laksono tersebut. Menurutnya, selama ini ia memang sering mendengar cerita mengenai Papua, tetapi melalui film itu ia merasa dapat melihat kenyataan yang lebih dekat.

“Ya, kesan pertama terkesan dan campur aduk ya,” ujarnya. Bagian yang paling membekas baginya adalah ketika masyarakat adat Papua kehilangan tanah mereka. “Tentu yang paling berkesan adalah bagian ketika orang-orang pribumi Papua kehilangan tanahnya,” katanya dalam wawancara (10/5/2026).

Menurut Wininda, pengalaman menonton film itu juga membuatnya kembali merefleksikan makna nasionalisme. Ia mengaku tetap mencintai Indonesia, tetapi merasa penting untuk tetap kritis terhadap persoalan sosial yang terjadi.

“Aku tetap nasionalis karena aku bernama di bawah negara Indonesia, tapi aku juga tetap harus kritis dan gak naif,” ungkapnya dalam wawancara (10/5/2026).

Sebagai seorang ibu dan pegiat komunitas tuna netra, Wininda memilih menunjukkan nasionalisme melalui tindakan sederhana di lingkungan sekitar. Ia mencontohkan bagaimana dirinya mengajak teman-teman netra untuk ikut menikmati pengalaman menonton bersama. Baginya, kepedulian terhadap sesama juga merupakan bentuk cinta terhadap negara.

Meski suasana wawancara diakhiri dengan candaan ringan, kesan emosional dari film dokumenter tersebut masih terasa kuat. Melalui diskusi dan refleksi bersama, para penonton berharap masyarakat semakin terbuka untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di Papua dari sudut pandang kemanusiaan dan tentunya untuk pemerintah harus juga harus memberikan keadilan hak kepada mereka warga papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia dan merupakan saudara kami semua.

Kegiatan nobar dan diskusi ini berlangsung dari hasil kolaborasi gotong royong berbagai komunitas serta organisasi, di antaranya Toko Buku Mata Pajar, Kopi Aloo, Matalokal, Lokananta, Jejer Wadon, Sinema Warga, Kuhaté Books, Project Sasmita, IBP Solo, Difalitera, Carpe Diem Bookstore, Read Aloud Solo Raya, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS, LPM Apresiasi, LPM Locus, Sobo+NiaoS, SODOC Solo Documentary, Komunitas Mahasiswa Papua Solo Raya, Watchdoc, Eks Pedis Indonesia Baru, dan Patjar Merah yang turut mendukung terselenggaranya Nobar dan ruang diskusi publik tersebut.