May Day di Taman Sehat Putri Cempo: Gelar Festival Rakyat untuk Ruang Belajar, Seni, dan Ekspresi

May Day di Taman Sehat Putri Cempo: Gelar Festival Rakyat untuk Ruang Belajar, Seni, dan Ekspresi

 SURAKARTA, 1 Mei 2026 — Peringatan Hari Buruh di TPA Putri Cempo tahun ini berlangsung berbeda. Di tengah hamparan sampah yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekaligus persoalan,mahasiswa dan sejumlah lembaga menggelaraksi bertajuk Festival Putri Cempo yaitu sebuah ruang pertemuan antara warga, pemulung, dan aktivis.

Kegiatan dimulai sejaknsiang dengan layanan cek kesehatan gratis bagiwarga serta kehadiran lapak baca yang terbuka untuk umum. Warga tampak memanfaatkan layanan tersebut di tengah kondisi lingkungan yang selama ini mereka hadapi.

Memasuki sore hari, rangkaian acara semakin hidup. Program “Ruang Belajar Bergerak” digelar dengan melibatkan anak-anak disekitar lokasi.Mereka mengikuti berbagai aktivitas seperti mewarnai, mendongeng, hingga bermain game edukatif, menghadirkan suasana hangat di tengah kawasan yang identik dengan tumpukan sampah.

Fotografer: Ahmad Nufail

Masih di waktu yang sama, acara utama dibuka dengan monolog oleh Ratih Ayu dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.Pertunjukan tersebut mengangkat realitas kehidupan di sekitar TPA Putri Cempo tentang kerja, ketimpangan, dan suara warga yang kerap terpinggirkan.

Setelah itu, forum berlanjut ke sesi ngobrol santai. Warga, mahasiswa, dan perwakilan lembaga duduk bersama membicarakan kondisi TPA Putri Cempo dari berbagai perspektif, mulai dari persoalan lingkungan,kebijakan pengelolaan sampah,hingga dampaknya terhadap kehidupan pemulung. 

Lalu ada pertunjukan hiburan seni oleh Dipa dan Ilham dari Front Mahasiswa Nasional menampilkan wayangyang diiringi tabuhan gendang. Ditengah keterbatasan ruang dan kondisi, pertunjukan itu menjadi simbol ekspresi sekaligus penyampaian pesan sosial. Suasana yang semula hangat berubah menjadi tegan, menjelang malam aparat kepolisian datang dan mengimbau agar kegiatan segera dihentikan.

“Intinya dari pihak kepolisian tidak mengizinkan,” ujar panitia menirukan pernyataan aparat (1/5/2026). Tanpa penjelasan rinci acara dihentikan sekitar pukul19.00 WIB demi menjaga kondusivitas. Panggung yang sebelumnya menjadi ruang dialog dan ekspresi warga pun terpaksa dibubarkan. 

Pembatasan Pemulung dan Dampaknya

Di balik festival tersebut, tersimpan persoalan yang lebih besar. Salah satu isu utama mengemukan adalah kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membatasi aktivitas pemulung hanya di zona tertentu di kawasan TPA.

 

Fotografer: Ahmad Nufail

Kebijakan ini menuai keluhan dari warga sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas pemulungan.Mereka menilai pembatasan tersebut berdampaklangsung padapenghasilan dan keberlangsungan hidup.

Salah satu warga yang tinggal dekat lokasi mengungkapkan bahwa pemulung justru memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. 

“Yang kena dampaknya ya pemulung,padahal mereka membantu mengurangi sampah,” ujarnya  (1/5/2026).

Menurutnya, dalam kondisi norma aktivitas pemulung mampu mengurangi volume sampah hingga 30–50ton perhari. Tetapi sejak adanya pembatasan tersebut jumlah pemulung terus berkurang dan kesempatan mencari nafkah semakin sempit.

Warga juga menyoroti minimnya komunikasi antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat terdampak.

“Warga sekitar yang terdampak tidakdilibatkan dalam rapat,” ucapnya dalam wawancara Jumat malam (1/5/2026).

Antara lingkungan, Kesehatan, dan Harapan Warga

Selain persoalan ekonomi, warga mengeluhkan dampak lingkungan yang belum tertangani secara maksimal. Bau tidak sedap, limbah, hingga gangguan kesehatan  menjadi bagian dari keseharian mereka. 

Ironisnya, menurut warga yang tinggal di dekat situ. Perhatian terhadap aspek kesehatan masih minim. Tidak ada pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat disekitar dan tidak pernah mendapatkan bantuan logistik apapun.

Fotografer: Ahmad Nufail

Meskipun terdapat persoalan tersebut warga menegaskan tidak menolak pengelolaan sampah maupun rencana pembangunan fasilitas di kawasan tersebut. Mereka justru berharap adanya transparansi, sosialisasi yang jelas, serta pelibatan warga dalam setiap kebijakan yang diambil.

Ruang yang Terbuka, Lalu Kembali Dibatasi

Festival Putri Cempo dalam peringatan May Day ini membuka ruang bagi anak-anak untuk belajar, bagi warga untuk bersuara, dan bagi berbagai pihak untuk saling mendengar. Namun, ruang itu juga menunjukkan batas yang masih kuat terasa.

TPA Putri Cempo,persoalan tidak hanya tentang sampah,tetapi juga tentang siapa yang berhak bertahan hidup di dalamnya.

Fotografer: Ahmad Nufail

May Day tahun ini menjadi lebih dari sekadar peringatan.Ia menjelma menjadicermin atas tarik-menarik kepentingan antara kebijakan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat kecil yang terus berjuang agar suaranya didengar.

Reporter: Lusia Nur, Adista Putri, Lintang Febrianti, Jelita Citra, Ahmad Nufail

Fotografer: Ahmad Nufail

Penyunting: Oliviana Angelicha Effendy

Satu Hari, Satu Kebijakan: Rencana Penutupan Prodi, Solusi atau Ancaman bagi Pendidikan Tinggi?

Satu Hari, Satu Kebijakan: Rencana Penutupan Prodi, Solusi atau Ancaman bagi Pendidikan Tinggi?

 

(Pict Ilustration by: Koko Novianto)

“Satu hari, satu kebijakan yang dianggap tergesa dan tidak jelas.”

Kalimat ini mungkin terdengar emosional, tetapi cukup merepresentasikan kegelisahan publik terhadap rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Kebijakan ini muncul di tengah persoalan klasik pendidikan tinggi di Indonesia: ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Alih-alih membenahi akar persoalan tersebut, pemerintah justru mengambil langkah simplifikasi dengan mengevaluasi, bahkan menutup, sejumlah program studi. Pendekatan ini terkesan menempatkan persoalan kompleks sebagai masalah teknis semata—seolah ketidaksesuaian antara lulusan dan dunia kerja dapat diselesaikan hanya dengan mengurangi jumlah prodi.

Dalihnya sederhana: terlalu banyak lulusan, terlalu sedikit pekerjaan. Data yang beredar menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 490.000 lulusan dari bidang kependidikan, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya sekitar 20.000 orang. Artinya, sekitar 470.000 lulusan berpotensi tidak terserap. Masalahnya, menjadikan angka ini sebagai dasar untuk menutup program studi bukan hanya simplifikasi—melainkan kekeliruan dalam membaca persoalan.

Masalahnya bukan di jurusan, tetapi di sistem. Jika ditarik lebih luas, persoalan utama tidak terletak pada jurusan tertentu—baik pendidikan, sosial, filsafat, seni, maupun bidang lainnya—melainkan pada ketidakseimbangan struktural antara sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang tidak tumbuh sejalan. Pendidikan terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, sementara sistem ekonomi tidak berkembang cukup cepat dan cukup inklusif untuk menyerapnya.

Lapangan kerja tidak tumbuh secepat jumlah lulusan. Distribusi tenaga kerja tidak merata. Banyak sektor kekurangan tenaga, sementara sektor lain justru kelebihan. Ini semata bukan salah jurusan, tetapi menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan nasional.

Menutup prodi tidak menyelesaikan masalah ini. Itu hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Hari ini yang dianggap tidak relevan mungkin ilmu sosial atau kependidikan. Besok, bisa saja bidang lain menyusul ketika dianggap tidak “produktif” secara ekonomi.

Logika industri tidak bisa mengatur segalanya. Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan delapan sektor strategis: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Tidak ada yang salah dengan arah tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika logika industri dijadikan satu-satunya ukuran nilai pendidikan. Jika semua harus tunduk pada kebutuhan pasar, maka bidang-bidang seperti sejarah, sastra, filsafat, bahkan ilmu sosial akan selalu berada di posisi rentan. Padahal, bidang-bidang inilah yang membentuk cara berpikir, identitas, dan kesadaran masyarakat.

Pendidikan bukan sekadar alat untuk bekerja. Ia adalah alat untuk memahami dunia.

(Pict Ilustration by: Koko Novianto)

Ketika kampus disalahkan, negara lepas tangan. Pemerintah juga menyoroti banyaknya kampus yang membuka program studi berdasarkan tren pasar. Ini memang terjadi. Namun, fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari absennya arah kebijakan pendidikan jangka panjang dari negara. Ketika negara tidak memberikan arah kebijakan yang jelas, kampus bergerak mengikuti permintaan. Ketika terjadi penumpukan lulusan, kampus disalahkan. Dan ketika masalah membesar, solusi yang diambil adalah penutupan.

Ini bukan penyelesaian, melainkan bentuk penghindaran tanggung jawab. Yang paling berbahaya dari kebijakan ini bukan sekadar hilangnya program studi, tetapi hilangnya keberagaman cara berpikir.

Jika pendidikan hanya difokuskan pada sektor-sektor yang “menghasilkan”, maka kita berisiko menciptakan generasi yang terampil secara teknis, tetapi miskin secara refleksi. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulang kesalahan. Sastra mengasah empati. Filsafat melatih cara berpikir kritis. Ilmu sosial membantu memahami masyarakat. Tanpa itu semua, pembangunan hanya akan melahirkan kemajuan yang kosong secara makna.

Menutup prodi mungkin terlihat sebagai solusi cepat untuk menekan angka pengangguran. Namun, dampaknya tidak sederhana itu.

Masalah utama tetap tidak terselesaikan:

1. Lapangan kerja tetap terbatas,
2. Kualitas pendidikan tidak otomatis meningkat, dan
3. Ketimpangan sistem tetap ada

Yang berubah hanya satu: ruang belajar menjadi semakin sempit.

Jika tujuan pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, maka kita sedang menyederhanakan makna pendidikan itu sendiri. Yang dibutuhkan bukan penghapusan jurusan, tetapi pembenahan sistem secara menyeluruh: dari perencanaan tenaga kerja, kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Karena pada akhirnya, pendidikan bukan tentang relevan atau tidak dengan industri.

Pendidikan adalah tentang bagaimana manusia memahami, membentuk, dan mengarahkan masa depannya.

Dan jika arah kebijakan terus seperti ini, mungkin kalimat di awal tulisan ini akan terus terasa relevan:

“Satu hari, satu kebijakan yang dianggap tergesa dan tidak jelas.”

Penulis: Koko Novianto Pribadi

Penyunting: Lathifah An Najla

PRESS RELEASE LPM Apresiasi Laksanakan Anjangsana ke BP2M UNNES untuk Perkuat Relasi dan Pertukaran Wawasan Organisasi

PRESS RELEASE LPM Apresiasi Laksanakan Anjangsana ke BP2M UNNES untuk Perkuat Relasi dan Pertukaran Wawasan Organisasi

 

Sumber foto: BP2M UNES

Semarang, 25 April 2026 — Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Apresiasi melaksanakan kegiatan anjangsana sekaligus studi banding ke Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Sabtu, 25 April 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antarlembaga pers mahasiswa sekaligus menjadi wadah bertukar pengalaman, gagasan, serta strategi pengelolaan organisasi dan program kerja selama satu periode kepengurusan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini diawali dengan registrasi dan penyambutan tamu sebagai bagian dari Opening Ceremony. Suasana hangat dan penuh antusiasme terasa sejak awal kedatangan delegasi LPM Apresiasi yang disambut langsung oleh pihak BP2M UNNES. Setelah itu, acara resmi dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari ketua pimpinan dan ketua pelaksana masing-masing pihak sebagai bentuk penghormatan dan penguatan hubungan kelembagaan. Selanjutnya, masing-masing ketua menyampaikan sekilas profil organisasi guna memberikan gambaran umum mengenai struktur, visi, serta program kerja lembaga masing-masing.

Memasuki sesi inti, kedua lembaga melakukan presentasi dan tukar informasi terkait program kerja yang telah dan akan dijalankan selama satu periode kepengurusan. Pertukaran informasi ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas organisasi masing-masing. Setelah sesi presentasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Delegasi dari kedua pihak saling memberikan pertanyaan, membagikan pengalaman, serta solusi terhadap berbagai persoalan yang pernah dialami dalam menjalankan roda organisasi. Kemudian, forum berlanjut pada sesi Focus Group Discussion (FGD) yang menjadi ruang lebih mendalam untuk masing-masing delegasi bertukar informasi dan pengalaman. Sesi ini mengelompokkan masing-masing lembaga ke dalam divisi yang serupa.

Sebagai penutup, acara Closing Ceremony diisi dengan penyerahan buah tangan sebagai simbol apresiasi dan persahabatan antarorganisasi, dilanjutkan dengan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kebersamaan. Melalui kegiatan anjangsana ini, LPM Apresiasi berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat dengan BP2M UNNES, serta memperoleh wawasan baru yang dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan organisasi ke depan. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antarlembaga pers mahasiswa sangat penting dalam menjaga semangat kritis, independensi, dan profesionalisme pers kampus sebagai pilar demokrasi di lingkungan akademik.

Dengan terselenggaranya studi banding ini, diharapkan hubungan baik antara LPM Apresiasi dan BP2M UNNES dapat terus terjalin secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai mitra diskusi, tetapi juga sebagai sesama pejuang dalam menjaga marwah pers mahasiswa di Indonesia.

Penulis: Vanessa Adinda Kusuma D. S.

Penyunting: Oliviana Angelicha Effendy

Organisasi Mahasiswa: Antara Ruang Juang atau Sekadar Ruang Proyek?

Organisasi Mahasiswa: Antara Ruang Juang atau Sekadar Ruang Proyek?

   Organisasi Mahasiswa: Antara Ruang Juang atau Sekadar Ruang Proyek?

( Ilustrasi: Daffa) 

Ada satu hal yang belakangan terasa semakin akrab di lingkungan kampus: sunyi. Bukan sunyi karena tak ada aktivitas, justru sebaliknya agenda organisasi mahasiswa tampak padat, proposal beredar, dokumentasi kegiatan rapi tersimpan, dan laporan pertanggungjawaban tersusun sistematis. Namun di balik itu semua, ada satu yang terasa hilang: suara.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memojokkan pihak mana pun. Tetapi jika ada yang merasa tersindir, mungkin itu bukan karena tulisan ini terlalu tajam, melainkan karena realitasnya memang terlalu dekat.

Organisasi mahasiswa sejak lama diposisikan sebagai representasi kolektif suara mahasiswa. Ia lahir bukan sekadar untuk mengisi waktu luang atau memperkaya portofolio, melainkan menjadi ruang artikulasi keresahan ,baik terkait kebijakan kampus, persoalan akademik, hingga isu sosial yang lebih luas. Dalam perspektif teori gerakan sosial, mahasiswa bahkan kerap disebut sebagai moral force yang memiliki legitimasi untuk melakukan kritik terhadap struktur kekuasaan (Melucci, 1989; Tarrow, 1998).

 Namun hari ini, pertanyaannya sederhana: masihkah fungsi itu berjalan?

Alih-alih menjadi corong aspirasi, tidak sedikit organisasi mahasiswa yang justru sibuk mengelola “proyek”. Kegiatan dirancang sedemikian rupa agar “layak diajukan”, bukan karena mendesak untuk dilakukan. Parameter keberhasilan pun perlahan bergeser: bukan lagi seberapa besar dampak yang dihasilkan, melainkan seberapa rapi administrasi disusun dan seberapa besar anggaran yang berhasil diserap. Fenomena ini selaras dengan kritik tentang “NGO-isasi” gerakan sosial, yakni ketika organisasi lebih terjebak pada logika proyek dan birokrasi dibanding advokasi substantif (Edwards & Hulme, 1996).

Ironisnya, dalam situasi ketika mahasiswa menghadapi berbagai persoalan dari kebijakan akademik yang problematis hingga isu kesejahteraan , respons organisasi sering kali datang dalam bentuk yang paling aman: diam. Tidak ada kajian, tidak ada pernyataan sikap, bahkan sekadar diskusi terbuka pun terasa menjadi barang langka. Seolah-olah bersuara kini menjadi risiko yang terlalu mahal untuk dibayar.

Apakah ini bentuk kedewasaan organisasi? Atau justru tanda bahwa keberanian perlahan ditukar dengan kenyamanan?

Kondisi ini tidak muncul begitu saja. Ada kultur yang secara perlahan membentuk organisasi mahasiswa menjadi lebih administratif daripada substantif. Rutinitas program kerja, tekanan birokrasi kampus, hingga orientasi pencitraan membuat organisasi kehilangan daya kritisnya. Dalam kerangka critical pedagogy , Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang kehilangan dialog kritis hanya akan melahirkan individu yang patuh, bukan yang reflektif (Freire, 1970). Dalam konteks organisasi mahasiswa, hilangnya ruang dialog ini berimplikasi langsung pada melemahnya keberanian untuk bersuara.

Dalam banyak kasus, mahasiswa yang masuk organisasi dengan semangat perubahan justru berakhir menjadi “manajer kegiatan” yang terampil, tetapi gagap ketika harus membaca realitas sosial di sekitarnya. Mereka sibuk mengatur acara, namun lupa mengapa acara itu perlu ada.

Tentu, tidak semua organisasi berada dalam kondisi demikian. Masih ada ruang-ruang kecil yang mencoba bertahan menghidupkan diskusi, menyuarakan kritik, dan menjaga idealisme. Namun harus diakui, suara-suara ini kerap tenggelam di tengah arus besar pragmatisme yang semakin dominan.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar “apa yang salah?”, tetapi “ke mana arah organisasi mahasiswa hari ini?”.

Jika organisasi hanya menjadi ruang proyek, maka ia kehilangan ruhnya sebagai gerakan. Jika ia hanya sibuk dengan administrasi, maka ia berhenti menjadi representasi. Dan jika ia memilih diam ketika seharusnya bersuara, maka ia perlahan menghapus alasan keberadaannya sendiri.

Tulisan ini bukan vonis, melainkan pengingat. Bahwa organisasi mahasiswa tidak pernah ditakdirkan untuk sekadar ada, ia harus bermakna. Bahwa menjadi bagian dari organisasi bukan hanya soal pengalaman, tetapi juga tanggung jawab moral.

Dan pada akhirnya, jika ada yang merasa tulisan ini terlalu keras, mungkin bukan tulisannya yang perlu dilunakkan melainkan realitas yang perlu diperbaiki.

Penulis : yang tersirat

Penyunting : Oliviana Angelicha Effendy

LABSCHOOL UNISRI: Kembangkan Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Praktik dan Holistik

LABSCHOOL UNISRI: Kembangkan Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Praktik dan Holistik

 

 

 

Fotografer: Ahmad Nufail

 

Surakarta, 21 April 2026—Labschool Unisri hadir sebagai inovasi pendidikan anak usia dini yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga penanaman nilai kehidupan. Dina Pertiwi Adjie, dosen FKIP, menjelaskan bahwa proses berdirinya Labschool merupakan perjalanan panjang yang berangkat dari kebutuhan akademik sekaligus visi pengembangan institusi. Gagasan awal muncul sejak kedatangan asesor pada tahun 2014/2015. Saat itu, kebutuhan akan laboratorium praktik bagi mahasiswa menjadi perhatian utama.

 

“Kita bisa unggul kalau ada labschool, sebagai tempat praktik mahasiswa sekaligus ruang belajar anak,” tutur Ibu Dina dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Realisasi gagasan tersebut dimulai pada 2023, dilanjutkan dengan pengembangan konsep hingga akhirnya diperkenalkan ke masyarakat melalui fun project pada 2024.

 

“Fun project itu kegiatan bermain anak-anak yang menarik minat. Dari situ masyarakat mulai tahu,” jelas Ibu Dina dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Secara resmi, Labschool mulai berjalan pada tahun ajaran baru Juni 2025 untuk jenjang KB/TK, dengan jumlah peserta didik yang masih terbatas, sekitar 17 anak. Salah satu pembeda utama Labschool dibanding PAUD lain terletak pada nilai keslametriyadian yang ditanamkan dalam setiap aktivitas pembelajaran.

 

Nilai tersebut juga terintegrasi dengan kegiatan berbasis kemahasiswaan, di mana mahasiswa turut terlibat dalam proses belajar. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis sekaligus aplikatif.

 

“Mahasiswa bisa terlibat langsung, ini yang jarang ada di PAUD lain,” kata Ibu Dina dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Dari sisi pembelajaran, Labschool mengusung pendekatan holistik yang mencakup aspek moral, jati diri, literasi, dan numerasi. Proses belajar dirancang melalui metode scientific dan 4C (communication, creativity, collaboration, critical thinking), dengan pendekatan berbasis proyek. Anak-anak diajak belajar melalui aktivitas bermain yang menyenangkan dan kontekstual.

 

“Bermain itu penting untuk anak usia dini. Dari bermain, minat anak muncul, lalu masuk ke pembelajaran,” papar Ibu Dina dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Selain itu, lingkungan belajar juga dirancang ramah anak, termasuk dalam aspek pemberian gizi seimbang dan interaksi sosial yang sehat. Semua ini menjadi bagian dari pendekatan holistik yang diterapkan. Komunikasi dengan orang tua dilakukan secara aktif melalui grup WhatsApp dan interaksi langsung, sehingga perkembangan anak dapat terpantau secara berkelanjutan. Ke depannya, Labschool Unisri memiliki harapan besar untuk terus berkembang dan diterima masyarakat luas, sekaligus berkontribusi dalam menyiapkan generasi masa depan.

“Kami ingin mempersiapkan generasi emas sejak dini, terutama di masa golden age anak- anak,” ujar Ibu Dina dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Dengan mengusung nilai keslametriyadian, pendekatan holistik, serta keterlibatan akademik, Labschool Unisri berupaya menjadi lebih dari sekadar PAUD, melainkan ruang tumbuh yang menyeluruh bagi anak-anak sejak usia dini.

Dalam praktiknya, pengelolaan Labschool Unisri tidak terlepas dari dinamika komunikasi dengan orang tua yang dilakukan secara aktif melalui grup WhatsApp dan interaksi langsung. Melalui grup tersebut, informasi perkembangan anak disampaikan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi kesalahpahaman. Ibu Alfiana Qori menyebutkan bahwa miskomunikasi kerap terjadi, namun selalu diselesaikan melalui dialog terbuka.

 

“Pasti ada miskomunikasi, tapi biasanya kami pasti komunikasikan lagi langsung saat penjemputan, sekalian kami sampaikan solusinya,” terang Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Dalam menjaring tenaga pengajar, pihak sekolah mengedepankan musyawarah untuk memilih mahasiswa yang dinilai siap secara mental dan kompetensi.

 

“Kami mencari mahasiswa yang sudah matang untuk menghandle anak dan menyampaikan materi dengan baik,” tutur Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Upaya memperkenalkan Labschool ke masyarakat juga dilakukan secara langsung, tidak hanya mengandalkan media sosial.

 

“Kami datangi posyandu, nanti pada bulan Mei kami akan hadir di car free day supaya masyarakat lebih mengenal Labschool,” ungkap Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Dari sisi penerimaan siswa, Labschool membuka kesempatan bagi anak mulai usia 1,5 tahun atau yang harus sudah bisa berjalan. Sementara itu, untuk membangun kepercayaan orang tua, komunikasi menjadi kunci utama.

“Kami koordinasikan bahwa anak di sekolah akan belajar mandiri dan bersosialisasi. Saat sudah dititipkan, itu menjadi tanggung jawab kami,” tegas Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Dalam proses pembelajaran, aktivitas bermain dirancang sebagai sarana utama stimulasi motorik dan minat belajar anak.

 

“Yang penting permainannya aman, nyaman, kreatif, dan tidak membuat anak bosan, sehingga mereka mau mencoba pelan-pelan,” lanjut Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Permasalahan seperti anak yang picky eater juga ditangani melalui kerja sama dengan orang tua. Sekolah berupaya membiasakan anak sekaligus mengedukasi keluarga agar konsisten di rumah. Menariknya, Labschool tidak memberikan pekerjaan rumah kepada siswa.

“Tidak ada PR, karena untuk anak usia dini memang tidak diperbolehkan,” imbuh Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

Fotografer: Ahmad Nufail

Saat ini, jumlah siswa masih terbatas dengan kegiatan yang difokuskan di lingkungan kampus. Hal ini mempertimbangkan usia anak yang masih kecil, sehingga eksplorasi luar belum menjadi prioritas. Ke depannya, Ibu Qori berharap Labschool dapat berkembang lebih luas dan menjadi rujukan pendidikan anak usia dini.

 

“Semoga muridnya semakin banyak, bisa buka kelas lagi, dan nantinya menjadi sekolah percontohan,” harap Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

Sebagai penutup, ia memberikan pesan kepada mahasiswa FKIP tentang pe

ntingnya kesungguhan dalam profesi guru.

 

“Semangat kuliah, karena menjadi guru itu tidak mudah. Semua orang bisa jadi guru, tapi belum tentu semua bisa benar-benar hadir sebagai guru,” pungkas Ibu Qori dalam wawancara di Labschool Unisri (21/4/2026).

 

 

Reporter: Oliviana, Lusia, Aryo, Ahmad Nufail

 

Fotografer: Ahmad Nufail

 

Editor: Lathifah An Najla

Labschool Unisri Gelar Pawai Kartinian, Tanamkan Nilai Emansipasi Sejak Dini

Labschool Unisri Gelar Pawai Kartinian, Tanamkan Nilai Emansipasi Sejak Dini

 

Labschool Unisri Gelar Pawai Kartinian, Tanamkan Nilai Emansipasi Sejak Dini

          ( Dokumentasi foto : labschool Unisri)

Surakarta 21 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Labschool yang berada di bawah naungan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) menggelar kegiatan pawai Kartinian pada Selasa (21/4). Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik anak usia dini dengan mengenakan berbagai busana adat d mencerminkan semangat emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini.

Pawai berlangsung dengan rute mengelilingi lingkungan kampus Unisri. Sepanjang perjalanan, para peserta membawa berbagai tulisan seperti “Selamat Hari Kartini” dan “Kartini 2026”, disertai kata-kata motivasi yang mencerminkan nilai keberanian, kemandirian, dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kegiatan ini didampingi oleh guru untuk memastikan keamanan sekaligus mendukung partisipasi aktif anak.

( Dokumentasi pawai:  labschool Unisri)

Dina Pertiwi Adjie selaku kepala labschol dan dosen PG-PAUD Unisri, menegaskan bahwa makna emansipasi perlu dimaknai secara lebih mendalam dalam praktik pendidikan. “Emansipasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan pembelajaran di Labschool tidak membedakan peran anak berdasarkan gender. “Kami tidak membedakan antara anak perempuan dan laki-laki. Semua disesuaikan dengan minat dan kegiatan yang mereka sukai,” lanjutnya

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fase usia dini sebagai fondasi perkembangan anak. “Anak usia dini itu fase dasar, jadi tidak boleh ada pembatasan. Mereka bebas berkembang sesuai minatnya,” jelasnya. Menurutnya, periode golden age menjadi momentum krusial dalam mempersiapkan generasi masa depan. “Di masa golden age ini harus benar-benar diperjuangkan untuk masa depan yang lebih baik, agar generasi emas bisa dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya

Sebagai penutup kegiatan, guru Labschool melakukan refleksi sederhana dengan mengajak anak berdialog. Guru menanyakan, “Hari ini kita melakukan kegiatan apa ya?” yang kemudian dijawab serempak oleh anak-anak, “Kartini.” Interaksi ini menjadi bentuk penguatan pemahaman sekaligus internalisasi pengalaman belajar yang telah dilalui.

Peringatan Hari Kartini di Labschool Unisri tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga mencerminkan upaya institusional dalam menanamkan nilai kesetaraan, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap potensi anak sejak usia dini.

Reporter : Oliviana, Lusia, Aryo, Ahmad Nufail

Fotografer : Ahmad Nufail 

Penyunting: Oliviana Angelicha Effendy 

Kampus, Gunung Es Kekerasan, dan Kegagalan Membaca Yang Tak Tampak

Kampus, Gunung Es Kekerasan, dan Kegagalan Membaca Yang Tak Tampak

 Kampus, Gunung Es Kekerasan, dan Kegagalan Membaca Yang Tak Tampak

( Ilustrasi: Daffa ) 

Kasus pelecehan seksual yang kembali mencuat di lingkungan kampus termasuk kasus pelecehan verbal dengan banyak pelaku di Universitas Indonesia, tidak bisa lagi dibaca sebagai deviasi individual semata. Cara pandang tersebut justru menyederhanakan persoalan dan dalam banyak kasus, menutup kemungkinan untuk memahami akar masalah secara lebih mendalam. Yang terlihat di ruang publik hanyalah fragmen kecil “puncak gunung es” sementara lapisan terbesar justru tersembunyi dalam struktur psikologis pelaku, pengalaman masa kecil, dan kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk kesadaran etis.

Dalam kerangka psikoanalisis Sigmund Freud, perilaku manusia dianalogikan sebagai gunung es: bagian kecil yang tampak adalah kesadaran (conscious), sementara bagian terbesar tersembunyi dalam alam bawah sadar (unconscious). Pelecehan seksual, dalam perspektif ini, bukan sekadar tindakan sadar, melainkan manifestasi dari dorongan, konflik batin, dan pengalaman yang terpendam.

Gunung Es Psikologis: Dorongan yang Tak Terkelola

Dalam struktur kepribadian Freud—id, ego, dan superego—pelecehan seksual dapat dipahami sebagai dominasi id (dorongan instingtual, termasuk libido) yang tidak berhasil dikendalikan oleh ego (rasionalitas) maupun superego (moralitas).

Ketika individu sejak kecil tidak mendapatkan pendidikan seksual yang memadai, tidak dikenalkan pada batas tubuh, serta tumbuh dalam lingkungan minim afeksi, maka superego gagal berkembang secara optimal. Akibatnya, dorongan biologis tidak memiliki “rem” etis yang kuat.

Penelitian klasik oleh John Bowlby dalam attachment theory menegaskan bahwa relasi awal antara anak dan pengasuh menjadi fondasi utama bagi perkembangan sosial-emosional. Ketika relasi ini rapuh ditandai oleh pengabaian, kekerasan, atau kurangnya kehangatan , anak berisiko mengembangkan pola perilaku agresif atau menyimpang di kemudian hari.

Sublimasi yang Gagal dan Jalan Pintas yang Menyimpang

Dalam konteks ini, pandangan akademisi dan psikolog Feri Faila Sufa menjadi relevan untuk dibaca secara kritis:

“Pelaku perlu diarahkan pada kegiatan positif untuk menyalurkan energi biologisnya. Jika tidak, ia akan terus mencari jalan yang salah.”

Pernyataan ini secara implisit merujuk pada konsep sublimasi dalam psikoanalisis yakni mekanisme mengalihkan dorongan instingtual ke aktivitas yang produktif. Ketika ruang sublimasi tidak tersedia, atau individu tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya, maka dorongan tersebut mencari “jalan pintas” dalam bentuk perilaku menyimpang.

Ia menambahkan:

“Perlu terapi kognitif untuk memperbaiki cara berpikir pelaku. Namun, jika kondisinya sudah parah, harus ada intervensi lebih lanjut, dimulai dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat ketergantungan pada perilaku menyimpang.”

Pendekatan ini sejalan dengan temuan William L. Marshall yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual sering memiliki distorsi kognitif , misalnya menganggap perilakunya “wajar” atau “tidak merugikan korban”. Tanpa intervensi psikologis, distorsi ini akan terus direproduksi.

Kampus dan Negara: Memelihara Permukaan, Mengabaikan Kedalaman

Masalahnya, baik kampus maupun negara cenderung bekerja di level permukaan. Penanganan kasus lebih fokus pada sanksi administratif atau hukum, tanpa menyentuh akar psikologis dan kultural.

Padahal, seperti ditegaskan :

“Perlu ada langkah radikal melalui pendidikan dan diskusi berkelanjutan. Pemerintah harus lebih agresif, jangan hanya formalitas. Gerakan moral itu penting, apalagi sekarang bisa lebih mudah dengan digitalisasi.”

Kritik ini menyoroti kegagalan negara dalam membangun pendekatan preventif. Pendidikan seksual masih dianggap tabu, kesehatan mental belum menjadi prioritas, dan diskursus tentang consent belum terinstitusionalisasi secara serius.

Akibatnya, kampus hanya menjadi ruang reaktif menangani kasus setelah terjadi, bukan mencegahnya sejak awal.

Menggugat Cara Kita Memahami Pelaku

Membaca pelecehan seksual melalui metafora gunung es memaksa kita untuk keluar dari simplifikasi moral. Pelaku bukan hanya “orang jahat”, tetapi produk dari sistem yang gagal, gagal memberi kasih sayang, gagal mendidik, dan gagal membangun kesadaran. 

Namun, memahami bukan berarti memaklumi. Justru sebaliknya: pemahaman yang lebih dalam menuntut intervensi yang lebih serius. Tanpa pembenahan pada level paling dasar keluarga, pendidikan, dan budaya maka pelecehan seksual akan terus berulang, dengan wajah yang berbeda tetapi akar yang sama.

Kampus pun akan terus memproduksi paradoks: ruang intelektual yang canggih, tetapi gagal membaca kedalaman manusia itu sendiri.

Penulis: Oliviana dan Jonathan 

Penyunting: Ghulamy Tathmainul Qalby

Resensi buku Sang Eksekutor

Resensi buku Sang Eksekutor

 

 

 

Identitas Buku

Judul: Sang Eksekutor

Penulis: Tere Liye

Penerbit: Sabak Grip

Genre: Thriller politik, aksi, drama psikologis

Penulis resensi: Oliviana Angelicha Effendy

 

Sinopsis

  Sang Eksekutor mengisahkan tentang Anwar Van Rijn, sosok misterius yang dikenal sebagai eksekutor. Ia menjadi pusat perhatian setelah serangkaian pembunuhan terhadap pejabat-pejabat korup terjadi secara berantai—mulai dari menteri, aparat penegak hukum, hingga figur-figur berpengaruh dalam sistem kekuasaan.

 

  Latar cerita menggambarkan sebuah negeri dengan sistem hukum yang timpang: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam situasi tersebut, tindakan Anwar Van Rijn memicu kekacauan sekaligus gelombang kesadaran publik. Aksinya tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga memantik gerakan massa yang menuntut keadilan.

 

Novel ini tidak sekadar menyajikan misteri identitas sang eksekutor, tetapi juga mempertanyakan batas antara keadilan dan balas dendam.

 

Ulasan

  Melalui Sang Eksekutor, Tere Liye menghadirkan cerita yang intens sekaligus sarat refleksi sosial. Tokoh Anwar Van Rijn dibangun sebagai karakter yang kompleks, ia bukan sekadar “pembunuh”, melainkan representasi dari individu yang lahir dari sistem yang rusak.

 

  Kekuatan utama novel ini terletak pada kemampuannya menggabungkan alur cepat dan menegangkan dengan muatan kritik sosial. Pembaca tidak hanya disuguhkan rangkaian peristiwa penuh aksi, tetapi juga diajak merenungkan realitas yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

 

  Dalam konteks kekinian, novel ini relevan dengan berbagai persoalan seperti:

1. Maraknya praktik korupsi di kalangan elite

2. Kesenjangan sosial yang semakin melebar

3. Ketimpangan dalam penegakan hukum

 

  Realitas “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” yang tergambar dalam novel menjadi cermin kritik terhadap kondisi sosial saat ini. Tokoh Anwar Van Rijn dapat dibaca sebagai simbol resistensi meskipun caranya kontroversial terhadap sistem yang gagal memberikan keadilan.

 

  Namun demikian, perlu dicatat bahwa novel ini tidak secara eksplisit membenarkan tindakan kekerasan. Sebaliknya, Tere Liye justru menghadirkan dilema moral: Apakah tindakan ekstrem dapat dibenarkan ketika sistem tidak lagi berpihak pada keadilan?

 

  Dari segi penulisan, gaya bahasa yang digunakan cenderung lugas dan mudah diikuti. Hal ini membuat novel dapat diakses oleh berbagai kalangan, meskipun pada beberapa bagian konflik terasa cukup dramatis.

 

Kelebihan:

A. Alur cerita cepat dan penuh ketegangan

B. Karakter utama kuat dan kompleks

C. Mengangkat isu sosial yang relevan dengan kondisi saat ini

D. Mengandung kritik terhadap korupsi dan ketimpangan hukum

 

Kekurangan:

A. Beberapa konflik terasa berlebihan

B. Pendalaman karakter pendukung masih terbatas

 

Kesimpulan

  Sang Eksekutor merupakan novel yang tidak hanya menawarkan hiburan melalui cerita thriller, tetapi juga menyuguhkan refleksi kritis terhadap realitas sosial. Melalui sosok Anwar Van Rijn, Tere Liye mengajak pembaca mempertanyakan makna keadilan di tengah sistem yang timpang.

 

  Relevansinya dengan isu-isu seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan lemahnya supremasi hukum menjadikan novel ini terasa kontekstual dan penting untuk dibaca. Sang Eksekutor bukan sekadar cerita tentang seorang pembunuh, melainkan tentang kegelisahan masyarakat terhadap keadilan yang belum sepenuhnya hadir.

 

 

Penulis Resensi: Oliviana Angelicha Effendy

Penyunting: Adista Putri Revalina

Fakultas Hukum Gelar Klarifikasi dalam Nuansa Halal Bihalal, Respons Polemik UNISRI RUN

Fakultas Hukum Gelar Klarifikasi dalam Nuansa Halal Bihalal, Respons Polemik UNISRI RUN

 

(Sumber Gambar : Lusia Nur )

 

Surakarta, 6 April 2026 — Fakultas Hukum menggelar forum klarifikasi dalam rangkaian kegiatan halal bihalal di Gedung H lantai 5 sebagai respons atas polemik dugaan kewajiban akademik yang mencuat di kalangan mahasiswa. 

Forum yang dihadiri pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, sivitas akademika, hingga alumni ini menjadi ruang terbuka untuk meluruskan informasi sekaligus meredakan ketegangan yang sebelumnya berkembang. Suasana yang semula terasa tegang berangsur mencair seiring berlangsungnya dialog langsung antar pihak.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Fakultas Hukum dalam pembukaannya menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi mahasiswa.

 

“Setiap aspirasi dan keluhan akan selalu ditampung oleh DEM untuk menjembatani mahasiswa,” ujarnya, sembari mengingatkan pentingnya penyelesaian persoalan secara bijak.

 

Polemik bermula dari keluhan mahasiswa terkait dugaan kewajiban mengikuti kegiatan UNISRI RUN yang disebut-sebut berkaitan dengan penilaian akademik. Menanggapi hal tersebut, pihak fakultas menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak bersifat wajib dan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai mahasiswa, meskipun partisipasi tetap diharapkan sebagai bentuk kebersamaan.

 

Sorotan utama forum tertuju pada klarifikasi dosen yang menjadi pusat polemik. Dalam forum tersebut, yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada mahasiswa dan pimpinan fakultas, sekaligus mengakui adanya ketersinggungan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

 

“Permintaan maaf kepada pimpinan dan mahasiswa atas ketersinggungan yang terjadi dalam agenda UNISRI RUN. Tidak ada maksud mengancam nilai, dan ke depan akan menjadi bahan introspeksi,” ujarnya dalam forum langsung di gedung H lantai 5 (6/4/26).

 

Meski permintaan maaf telah disampaikan, perwakilan DEM menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menjawab inti persoalan.

“Permintaan maaf sudah disampaikan, tetapi belum secara tegas mengakui dan menjelaskan tindakan yang dipermasalahkan. Masih ada poin yang belum terjawab secara menyeluruh,” ungkapnya dalam wawancara di gedung H lantai 5 ( 6/4/26).

 

Sebagai tindak lanjut, pihak fakultas menyatakan telah memberikan sanksi kepada dosen yang bersangkutan berupa Surat Peringatan (SP), yang telah diterima. Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi internal guna menjaga profesionalitas dan mencegah kejadian serupa.

(Sumber Gambar : Lusia Nur )

  

 Dalam wawancara usai kegiatan, Dekan Fakultas Hukum menegaskan bahwa sistem penilaian akademik tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak dilakukan secara sepihak.

 

“Mahasiswa tidak perlu khawatir terkait penilaian. Ada mekanisme yang jelas dengan melibatkan dosen pengampu dan dosen pendamping, sehingga terdapat kontrol dalam proses penilaian,” jelasnya dalam wawancara langsung di gedung H lantai 5 (6/4/26).

 

Dekan juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara internal dengan pendekatan kekeluargaan, serta mengingatkan agar informasi yang berkembang tidak disebarluaskan tanpa klarifikasi.

 

“Ini adalah rumah kita bersama. Permasalahan internal sebaiknya diselesaikan di dalam agar tidak berkembang ke luar,” tegasnya dalam forum langsung di gedung H lantai 5 (6/4/26).

 

Momentum halal bihalal dalam kegiatan ini dimaknai sebagai upaya mencairkan ketegangan sekaligus membuka lembaran baru dalam hubungan antara mahasiswa dan pihak fakultas. Forum ini dinilai menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka. DEM menyebut akan terus mengawal aspirasi mahasiswa serta berencana merilis hasil resmi forum sebagai bentuk transparansi.

Sebagai penutup, pihak fakultas mengimbau seluruh elemen kampus untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi dan bersama-sama menjaga nama baik institusi.

 

“Permasalahan ini kita akhiri di sini. Mari bersama-sama kita jaga dan harumkan nama fakultas,” pungkas dekan.

 

 

 

Penulis            : Aryo Satyo, Nafa Alfathania, Lusia Nur

Penyunting      : Fahra Nautisya Octavia Hany