
(Pict Ilustration by: Koko Novianto)
“Satu hari,
satu kebijakan yang dianggap tergesa dan tidak jelas.”
Kalimat ini mungkin
terdengar emosional, tetapi cukup merepresentasikan kegelisahan publik terhadap
rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)
yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan
dengan kebutuhan industri.
Kebijakan ini
muncul di tengah persoalan klasik pendidikan tinggi di Indonesia: ketimpangan
antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Alih-alih membenahi akar
persoalan tersebut, pemerintah justru mengambil langkah simplifikasi dengan
mengevaluasi, bahkan menutup, sejumlah program studi. Pendekatan ini terkesan
menempatkan persoalan kompleks sebagai masalah teknis semata—seolah
ketidaksesuaian antara lulusan dan dunia kerja dapat diselesaikan hanya dengan
mengurangi jumlah prodi.
Dalihnya sederhana:
terlalu banyak lulusan, terlalu sedikit pekerjaan. Data yang beredar
menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 490.000 lulusan
dari bidang kependidikan, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya sekitar 20.000
orang. Artinya, sekitar 470.000 lulusan berpotensi tidak terserap. Masalahnya,
menjadikan angka ini sebagai dasar untuk menutup program studi bukan hanya
simplifikasi—melainkan kekeliruan dalam membaca persoalan.
Masalahnya bukan di
jurusan, tetapi di sistem. Jika ditarik lebih luas, persoalan utama
tidak terletak pada jurusan tertentu—baik pendidikan, sosial, filsafat,
seni, maupun bidang lainnya—melainkan pada ketidakseimbangan struktural antara
sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang tidak tumbuh sejalan. Pendidikan
terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, sementara sistem ekonomi tidak
berkembang cukup cepat dan cukup inklusif untuk menyerapnya.
Lapangan kerja
tidak tumbuh secepat jumlah lulusan. Distribusi tenaga kerja tidak
merata. Banyak sektor kekurangan tenaga, sementara sektor lain justru
kelebihan. Ini semata bukan salah jurusan, tetapi menunjukkan adanya kegagalan
dalam perencanaan nasional.
Menutup prodi tidak
menyelesaikan masalah ini. Itu hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Hari
ini yang dianggap tidak relevan mungkin ilmu sosial atau kependidikan. Besok,
bisa saja bidang lain menyusul ketika dianggap tidak “produktif” secara ekonomi.
Logika industri
tidak bisa mengatur segalanya. Pemerintah menyatakan akan
memprioritaskan delapan sektor strategis: energi, pangan, kesehatan,
pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Tidak ada yang
salah dengan arah tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika logika industri
dijadikan satu-satunya ukuran nilai pendidikan. Jika semua harus tunduk
pada kebutuhan pasar, maka bidang-bidang seperti sejarah, sastra, filsafat,
bahkan ilmu sosial akan selalu berada di posisi rentan. Padahal,
bidang-bidang inilah yang membentuk cara berpikir, identitas, dan kesadaran
masyarakat.
Pendidikan bukan
sekadar alat untuk bekerja. Ia adalah alat untuk memahami dunia.

(Pict Ilustration by: Koko Novianto)
Ketika kampus
disalahkan, negara lepas tangan. Pemerintah juga menyoroti banyaknya kampus
yang membuka program studi berdasarkan tren pasar. Ini memang terjadi. Namun,
fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari absennya arah kebijakan pendidikan
jangka panjang dari negara. Ketika negara tidak memberikan arah kebijakan
yang jelas, kampus bergerak mengikuti permintaan. Ketika terjadi penumpukan
lulusan, kampus disalahkan. Dan ketika masalah membesar, solusi yang diambil
adalah penutupan.
Ini bukan
penyelesaian, melainkan bentuk penghindaran tanggung jawab. Yang paling
berbahaya dari kebijakan ini bukan sekadar hilangnya program studi, tetapi
hilangnya keberagaman cara berpikir.
Jika pendidikan
hanya difokuskan pada sektor-sektor yang “menghasilkan”, maka kita berisiko
menciptakan generasi yang terampil secara teknis, tetapi miskin secara
refleksi. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulang kesalahan. Sastra
mengasah empati. Filsafat melatih cara berpikir kritis. Ilmu
sosial membantu memahami masyarakat. Tanpa itu semua, pembangunan hanya akan
melahirkan kemajuan yang kosong secara makna.
Menutup prodi
mungkin terlihat sebagai solusi cepat untuk menekan angka pengangguran. Namun,
dampaknya tidak sederhana itu.
Masalah utama tetap
tidak terselesaikan:
- Lapangan kerja tetap terbatas,
- Kualitas pendidikan tidak otomatis
meningkat, dan
- Ketimpangan sistem tetap ada
Yang berubah hanya
satu: ruang belajar menjadi semakin sempit.
Jika tujuan
pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, maka kita sedang
menyederhanakan makna pendidikan itu sendiri. Yang dibutuhkan bukan penghapusan
jurusan, tetapi pembenahan sistem secara menyeluruh: dari perencanaan
tenaga kerja, kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Karena pada
akhirnya, pendidikan bukan tentang relevan atau tidak dengan industri.
Pendidikan adalah
tentang bagaimana manusia memahami, membentuk, dan mengarahkan masa
depannya.
Dan jika arah
kebijakan terus seperti ini, mungkin kalimat di awal tulisan ini akan terus
terasa relevan:
“Satu hari,
satu kebijakan yang dianggap tergesa dan tidak jelas.”
Penulis: Koko Novianto Pribadi
Penyunting: Lathifah An Najla