Momen Hari Pahlawan: BEM Solo Raya dan Masyarakat Gelar Aksi di Bundaran Gladak, Sampaikan 10 Tuntutan kepada Pemerintah

Momen Hari Pahlawan: BEM Solo Raya dan Masyarakat Gelar Aksi di Bundaran Gladak, Sampaikan 10 Tuntutan kepada Pemerintah

Sumber foto: Nisa

SURAKARTA — Memperingati Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026), aliansi BEM Solo Raya (SR) bersama elemen masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di kawasan Bundaran Gladak, Surakarta. Mengusung konsep "pesta rakyat", aksi tersebut diisi dengan mimbar bebas, pertunjukan teatrikal, hingga aksi bakar ban sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penanganan memadai dari pemerintah.

Koordinator Pusat BEM Solo Raya, Daffa Adnanabin, menjelaskan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

"Proses implementasi dan aktualisasinya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Artinya itu menjadi polemik dan persoalan bagi masyarakat itu sendiri," ujarnya saat wawancara (10/11).

Senada dengan hal tersebut, salah seorang mahasiswa peserta aksi, Jeremias, menilai kondisi negara dan demokrasi saat ini memerlukan perhatian serius. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk turut menyuarakan aspirasi masyarakat melalui aksi langsung.

"Sebagai mahasiswa kita punya peran yang sangat penting dalam mewakili masyarakat Indonesia karena saat ini situasi negara kita sangat-sangat buruk, yang mana menjadi perhatian untuk dikhawatirkan, maka tugas kita, tugas saya sebagai mahasiswa untuk turun ke jalan menjadi penyalur aspirasi masyarakat," ungkapnya (10/11).

Sumber foto: Nanda

Sepuluh Tuntutan dan Sorotan terhadap Kebijakan Pemerintah

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup:

1. Penetapan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional serta evaluasi sistem penanggulangan krisis

2. Pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru

3. Penurunan pajak dan peningkatan upah demi menjaga kestabilan ekonomi.

4. Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat

5. Reformasi TNI-Polri

6. Penghentian perluasan peran militer di ranah sipil

7. Jaminan keamanan ruang digital

8. Penghentian pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

9. Pengembalian supremasi sipil

10. Pembatalan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional

Sumber foto: Nanda

Gelombang aksi dengan tuntutan serupa juga disuarakan di sejumlah daerah lain, seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Aliansi BEM Solo Raya menilai pemerintah belum menunjukkan respons yang memadai terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Terkait batas waktu (deadline) penyerahan tuntutan yang dipatok pada 1 November lalu kepada DPRD di tujuh wilayah, pihak Aliansi BEM Solo Raya menyebutkan baru empat wilayah yang memberikan jawaban. Namun, jawaban tersebut dinilai belum memuaskan karena DPRD hanya sebatas mengirimkan surat tanpa memberikan argumen rasional atau dukungan nyata terhadap substansi tuntutan mahasiswa.

Sumber foto: Nisa

Aksi Simbolik dan Konsolidasi Berkelanjutan

Selain menjadi ruang penyampaian aspirasi, aksi tersebut juga menghadirkan berbagai elemen masyarakat dalam mimbar bebas. Kegiatan ini melibatkan masyarakat lintas generasi, termasuk aktivis 1998, sebagai ruang bertukar pandangan dan membangun kesadaran kolektif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu mahasiswa UNISRI, Ardana, menambahkan bahwa aksi ini telah dikaji secara matang melalui konsolidasi lintas elemen masyarakat, mulai dari aliansi mahasiswa hingga pedagang kecil. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk memperkuat gerakan sekaligus mempersiapkan langkah selanjutnya apabila tuntutan yang disampaikan belum mendapat tanggapan konkret.

Menanggapi wacana pengunduran diri Gibran, pihak Aliansi BEM Solo Raya menegaskan bahwa fokus gerakan mereka tidak terbatas pada persoalan figur pemimpin. Aliansi menilai bahwa persoalan yang lebih mendasar terletak pada kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.

"Hari ini siapapun pemimpinnya ketika memang prioritas terhadap kebijakan itu tidak berpengaruh kepada rakyat, maka itu akan kita lawan," tegas Daffa pada Selasa (10/11).

Aliansi BEM Solo Raya memastikan akan terus mengawal tuntutan ini melalui jalur konstitusional maupun konsolidasi lanjutan. Jika pemerintah pusat dan DPR RI tetap bergeming, massa berencana untuk mengerahkan gelombang aksi dengan skala yang jauh lebih besar.

Sumber foto: Nisa

Reporter:  Koko, Nanda, Lusia, Nisa, Nabila, Jelita, Shala, Rahma

Penulis: Nanda, Shala, Rahma

 

Dari Pembakaran Warung Mie Babi hingga Penggeledahan Ponpes, Penegakan Hukum di Sukoharjo Disorot

Dari Pembakaran Warung Mie Babi hingga Penggeledahan Ponpes, Penegakan Hukum di Sukoharjo Disorot

 

Sumber foto: Aliya

SUKOHARJO – Kasus pembakaran dan perusakan warung mie babi di Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026, berkembang menjadi perkara yang turut menyoroti proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Penangkapan sejumlah tersangka yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme serta penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Mojolaban memunculkan perhatian publik terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak warga.

 

Kasus ini bermula dari peristiwa pembakaran dan perusakan warung mie babi di Parangjoro. Peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan atas dasar perbedaan keyakinan maupun pilihan untuk melakukan usaha. Dalam negara hukum, setiap warga memiliki hak untuk menjalankan usaha dan memperoleh perlindungan tanpa adanya tindakan kekerasan.

 

Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian mengamankan tersangka AS pada 19 Oktober 2026. AS diduga terlibat dalam jaringan terorisme dan dilaporkan melakukan perlawanan menggunakan busur dan anak panah saat hendak ditangkap. Polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam dalam pengembangan perkara. Sementara itu, tersangka L diketahui memiliki rekam jejak perkara terorisme. Pada 2015, L pernah ditangkap terkait dugaan rencana serangan di Solo dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. L juga diketahui sebagai pemilik Pondok Pesantren Hamalatul Quran.

 

Pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 WIB, Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang berada di Laban, Mojolaban. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari seorang buronan yang belum ditemukan. Pihak kepolisian menyebut penggeledahan dilakukan berdasarkan izin pengadilan dan menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan perkara. Namun, pihak pesantren membantah dugaan tersebut dengan menyatakan bahwa benda-benda yang ditemukan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan keperluan berkebun.

 

Proses penggeledahan kemudian mendapat sorotan dari pihak pesantren. Pada 28 Oktober 2026, pihak Pondok Pesantren Hamalatul Quran melalui sekretarisnya, Diyana Indah Sari, yang disebut sebagai istri kedua tersangka L, menyampaikan keberatan terhadap prosedur penggeledahan yang dinilai tidak manusiawi. Selain itu, sejumlah santriwati di bawah umur dilaporkan sempat dibawa untuk menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan.

 

Pada 1 November 2026, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengusut dugaan intimidasi dalam proses penggeledahan. Sehari setelahnya, Kapolres Sukoharjo, Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA dilaporkan dinonaktifkan. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap evaluasi pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani perkara.

 

Sejumlah aksi kemudian dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Pada 4 November 2026, aksi berlangsung di Polres Sukoharjo, disusul aksi di kawasan Gladag, Surakarta, pada 6 November 2026. Pada tanggal yang sama, tersangka L dilaporkan berhasil diamankan dan dibawa ke Rumah Tahanan Polda Jawa Tengah.

Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menyangkut prosedur yang harus dijalankan secara adil dan transparan. Dugaan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme perlu dibuktikan melalui proses hukum, tanpa serta-merta mengaitkan pihak lain, termasuk santri dan lembaga pendidikan, dengan tindak pidana yang dilakukan oleh individu.

 

Di sisi lain, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penggeledahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap anak dan perempuan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur perlu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum yang adil merupakan tanggung jawab bersama. Pelaku kekerasan harus diproses sesuai hukum, sementara aparat wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati hak setiap warga negara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya terlihat dari keberhasilan menangkap pelaku, tetapi juga dilihat dari bagaimana proses hukum dilaksanakan secara transparan dan berlandaskan hukum.

 

Penulis: Aliya

Penyunting: Viola

Ratusan Massa Aksi Bela Santri Datangi Mapolres Sukoharjo, Tuntut Pertanggungjawaban Polisi atas Penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an

Ratusan Massa Aksi Bela Santri Datangi Mapolres Sukoharjo, Tuntut Pertanggungjawaban Polisi atas Penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an

 

Sumber foto: Aliya Rahma Ramadhani

SUKOHARJO, 4 November 2026 – Ratusan massa yang tergabung dalam aksi Bela Santri mendatangi Markas Polres (Mapolres) Sukoharjo. Mereka menuntut pertanggungjawaban aparat kepolisian atas penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Massa berasal dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat Islam, antara lain FPI Jawa Tengah, Front Jihad Indonesia (FJI), dan Kokam Muhammadiyah Solo. Aksi dikoordinasi oleh Abu Fatih, Ketua FPI Klaten, yang juga bertindak sebagai juru bicara aksi. Dari pihak kepolisian, Parwanto menerima massa dan menyampaikan permohonan maaf.

Aksi unjuk rasa digelar pada Rabu (04/11/2026) sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan aparat saat menggeledah lingkungan pondok pesantren putri. Menurut Abu Fatih, tindakan tersebut dinilai arogan dan melampaui batas kewajaran dalam menjalankan tugas. Penggeledahan yang menjadi pemicu aksi dilaporkan berlangsung sekitar pukul  03.00 WIB.

 

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Mapolres Sukoharjo. Penggeledahan terjadi di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Kecamatan Mojolaban, Kabupatene Sukoharjo. Massa menilai kedatangan aparat ke lingkungan pesantren putri pada dini hari tidak patut dan melukai perasaan santriwati, pihak pondok, serta umat Islam.

 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan:

1. Kapolri harus meminta maaf atas kinerja anak buahnya.

2. Permintaan maaf kepada santriwati yang terdampak, pihak pondok pesantren, dan umat Islam.

3. Pencopotan Kapolda Jawa Tengah, yang dinilai berlebihan dalam bertindak dan bersikap islamofobia.

 

Massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan mengepung Markas Polda Jawa Tengah apabila tuntutan pencopotan Kapolda Jateng tidak dipenuhi hingga 2 Desember mendatang.

Menanggapi aksi tersebut, Parwanto menyampaikan, "Mewakili Polres, kami memohon maaf kepada umat Islam."

 

Reporter: Aliya Rahma Ramadhani

Penulis : Aliya Rahma Ramadhani

Penyunting: Adista

 

Kenakan Atribut Hitam, Aksi #SlametRiyadiMemanggil Diwarnai 7 Tuntutan

Kenakan Atribut Hitam, Aksi #SlametRiyadiMemanggil Diwarnai 7 Tuntutan

 

Sumber foto: Ahmad Nufail

Sejumlah demonstran yang tergabung dalam gerakan #SlametRiyadiMemanggil memulai titik kumpul di Simpang Empat Pasar Pon, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada Rabu (28/10/2026). Sedari awal demonstrasi dibuka dengan sejumlah orasi, disusul aksi tiga jari, dilanjutkan longmarch menuju Monumen Slamet Riyadi, dan diakhiri pembacaan tuntutan. 

Surakarta – Demonstrasi #SlametRiyadiMemanggil memang telah usai. Meski demikian, aksi ini meninggalkan serangkaian tuntutan. Lalu, apa saja tuntutannya?

Seperti yang telah terjadi aksi ini digelar pada Rabu (28/10/2026). Dalam aksi yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda massa berkenakan atribut hitam terlihat berkumpul dan memadati persimpangan Pasar Pon, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Demo yang dimotori oleh Aliansi BEM Solo Raya (SR) dan Aliansi Mahasiswa UNS tersebut, dibuka serangkaian orasi berbagai pihak dan dilanjutkan dengan long march menuju patung Slamet Riyadi di kawasan Gladag, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Di sana, massa diwakili Ketua BEM UNISRI Daffa Adnanabi mendesak pemerintah pusat lewat sejumlah tuntutan.

Dilansir dari LPM Locus sejumlah tuntutan tersebut di antaranya:

1.      Penetapan status bencana nasional pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terkini.

2.      Desakan segera atas penerbitan Perpres-Perda tentang standardisasi upah minimum guru honorer setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

3.      Evaluasi anggaran program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), alokasikan dana sesuai urgensi dan kebutuhan masyarakat.

4.      Stabilkan nilai tukar rupiah sesegera mungkin.

5.      Melakukan audit atas transparasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta pemulihan kekeliruan data masyarakat dalam penetapan desil.

6.      Penghentian eksploitasi alam dan konflik agraria yang mengabaikan hak kelola rakyat.

7.      Menjamin ruang sipil aman dan terbebas dari kekerasan aparat.

Wakil Menteri Aksi Kreatif dan Propaganda BEM UNS, Muhammad Muhajir Abdul Ghofar, menyebut bahwa aksi kali ini sengaja dibedakan dari aksi-aksi sebelumnya. Karena, aksi tersebut dilakukan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, mulai dari persimpangan dekat Koridor Gatsu hingga monumen Slamet Riyadi di kawasan Gladag. 

“Kita melihat Gatsu ini sebagai sentral kota Surakarta di mana memang dilihat oleh publik. (Harapannya) orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa tahu,” ucap Muhajir kepada awak media.

Ia juga menyebutkan bahwa dilakukannya demonstrasi di tanggal 28 Oktober yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, tidak hanya dimaknai sebagai ikrar pada golongan muda—tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut Muhajir juga membeberkan bahwa aksi hari ini membawa tema besar bertajuk #IndonesiaSadar yang bermula di Jakarta.

Menurutnya, aksi unjuk rasa ini bertujuan membangun kesadaran publik atas kondisi bangsa Indonesia hari ini. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan yang dibacakan memiliki skala nasional dan ditujukan kepada pemerintah pusat. Meski kali ini tidak melibatkan partisipasi pada isu daerah, namun ia meyakinkan untuk dilibatkan pada demonstrasi mendatang.

“Saya rasa nanti kita akan libatkan semua elemen manapun” tutup Muhajir.

 

Reporter: Aryo, Koko, Indra, Shala, Yuta, Nufail

Penulis: Aryo

Penyunting: Adista

 

GERAKAN ALIANSI MAHASISWA SUKOHARJO UNTUK MENYAMPAIKAN DELAPAN TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD SUKOHARJO

GERAKAN ALIANSI MAHASISWA SUKOHARJO UNTUK MENYAMPAIKAN DELAPAN TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD SUKOHARJO

 

Sumber foto: Aliya Rahma Ramadhani

SUKOHARJO, 28 Oktober 2026 — Sebanyak 170 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sukoharjo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sukoharjo, menggelar aksi penyampaian aspirasi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sukoharjo, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo beserta wakilnya, serta Kapolres Sukoharjo. Aksi berlangsung dengan lancar dan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan nasional maupun daerah.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Sukoharjo menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tuntutan tersebut antara lain desakan kepada pemerintah kabupaten dan DPRD untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pemberian jaminan kesehatan bagi Masyarakat terdampak, serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Selain itu, mahasiswa mendesak kenaikan gaji guru honorer di Kabupaten Sukoharjo dan pengusutan tuntas korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta dampak berkelanjutan dalam tatanan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo. Mereka juga mendorong peningkatan kerukunan antarmasyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa mendesak peningkatan pengawasan terhadap perusahaan ilegal yang merugikan masyarakat Sukoharjo, khususnya dalam hal obat-obatan terlarang. Mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan kurikulum Sekolah Rakyat, termasuk tuntutan penghapusan desil.

Penyampaian aspirasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda melalui partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik. Mahasiswa menilai bahwa semangat persatuan dan kepedulian terhadap masyarakat perlu diwujudkan melalui keberanian menyampaikan aspirasi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Aliansi Mahasiswa Sukoharjo menegaskan bahwa, seluruh tuntutan tersebut diharapkan mendapatkan perhatian serius dan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait. Tuntutan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah diharapkan dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang melalui mekanisme resmi.

Aksi berlangsung dengan lancar. Melalui penyampaian delapan tuntutan tersebut, Aliansi Mahasiswa Sukoharjo berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan tanggapan serta langkah konkret terhadap aspirasi yang disampaikan demi kepentingan masyarakat Sukoharjo.

 

Reporter: Aliya Rahma Ramadhani & Alifah Nur Azizah

Penulis : Aliya Rahma Ramadhani

Penyunting: Adista Putri Revalina

 

MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI MELAKSANAKAN PRAKTIK KOMUNIKASI PERSUASIF MENGAJAK SISWA SDN BANYUAGUNG 2 UNTUK PEDULI LINGKUNGAN MELALUI EDUKASI PEMILAHAN SAMPAH

MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI MELAKSANAKAN PRAKTIK KOMUNIKASI PERSUASIF MENGAJAK SISWA SDN BANYUAGUNG 2 UNTUK PEDULI LINGKUNGAN MELALUI EDUKASI PEMILAHAN SAMPAH

  

(Sumber Foto : Malik Arrahman)

Surakarta - Melihat banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan alam. Banyaknya bencana alam juga yang dikarenakan warga negara Indonesia tidak menjaga alam nya dengan baik. Maka dari itu, Mahasiswa lmu Komunikasi, kelas D, kelompok 6 mencoba untuk mengedukasi lewat usia dini terlebih dahulu, agar mereka sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungannya.

 

Edukasi pemilahan sampah yang berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026 di SDN Banyuagung 2 berfokus pada pengenalan beberapa jenis sampah, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3 (Bahan berbahaya beracun), setelah pemberian materi yang diberikan oleh kelompok kami, siswa dan siswi diarahkan untuk mencari sampah sesuai dengan kategori masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 yang dipandu oleh Marwan mencari sampah Organik, Kelompok 2 yang dipandu oleh Fahra mencari sampah Anorganik, dan Kelompok 3 yang dipandu oleh Malik dan Lucky mencari sampah B3.

Antusiasme siswa dan siswi SDN Banyuagung 2 terlihat sangat tinggi ketika mencari sampah bersama – sama. Melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan ini, diharapkan para siswa dan siswi tidak hanya memahami teori pemilahan sampah secara terkonsep, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan cara menyampaikan pesan persuasif kepada anak-anak melalui bahasa yang sederhana, contoh yang mudah dipahami, serta aktivitas yang melibatkan partisipasi siswa secara langsung.

 

Melalui kegiatan tersebut, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga berusaha mengenali contoh sampah yang sesuai dengan kategori kelompoknya. Metode ini diharapkan dapat membantu siswa mengingat materi dengan lebih mudah karena proses pembelajaran dilakukan melalui pengalaman langsung. Selain itu, kegiatan kelompok juga mendorong siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas.

Setelah penyampaian materi selesai, kelompok 6 memberikan beberapa pertanyaan kepada para siswa untuk menguji pemahaman mereka mengenai materi pemilahan sampah yang telah disampaikan. Para siswa diberikan kesempatan untuk berani mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan secara langsung. Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan partisipasi mereka, kelompok 6 memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar, membangun rasa percaya diri, serta mendorong mereka agar lebih aktif dalam memahami pentingnya memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam edukasi ini, mahasiswa juga menekankan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencampurkan sampah secara sembarangan. Kebiasaan sederhana tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak semakin terbiasa menjaga kebersihan lingkungan. Pemahaman mengenai pemilahan sampah juga diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, mulai dari ruang kelas, halaman sekolah, hingga lingkungan rumah.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk penerapan mata kuliah Komunikasi Persuasif bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi sikap atau mendorong perubahan perilaku seseorang melalui pendekatan komunikasi yang sesuai. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berupaya mengajak siswa untuk peduli terhadap lingkungan tanpa menggunakan cara yang menggurui. Pesan disampaikan dengan bahasa yang sederhana, contoh konkret, serta aktivitas yang menyenangkan agar lebih mudah diterima oleh siswa sekolah dasar.

Pendekatan tersebut penting karena anak-anak membutuhkan penyampaian materi yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Dengan melibatkan siswa secara langsung, mahasiswa dapat membangun suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Siswa juga memiliki kesempatan untuk bertanya, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan pemahamannya melalui praktik pemilahan sampah. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berlangsung satu arah dari mahasiswa kepada siswa, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

(Sumber Foto : Anugerah Lucky)

Selain memberikan manfaat bagi siswa, kegiatan ini juga menjadi pengalaman bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi di hadapan khalayak. Mahasiswa belajar menyusun pesan yang mudah dipahami, menyesuaikan cara penyampaian dengan karakteristik audiens, serta membangun interaksi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pengalaman ini menjadi bagian dari pembelajaran praktis yang menghubungkan teori komunikasi persuasif dengan penerapannya di lingkungan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan.

Melalui kegiatan edukasi pemilahan sampah di SDN Banyuagung 2, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas D kelompok 6 berharap materi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat terus diingat dan diterapkan oleh para siswa siswi. Perubahan perilaku tidak selalu dimulai dari tindakan besar, tetapi dapat tumbuh melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengenali jenis sampah, dan mengingatkan teman dengan cara yang baik ketika melihat perilaku yang kurang tepat.

Penulis: Marwan Hammid Adzaqi

Penyunting: Fahra Nautisya Octavia Hany

 

Ketika Kemarau Datang Lagi: Wonogiri dan Pacitan Perlu Lebih dari Sekadar Siaga Darurat

Ketika Kemarau Datang Lagi: Wonogiri dan Pacitan Perlu Lebih dari Sekadar Siaga Darurat

Kemarau di Wonogiri dan Pacitan selalu membawa pemandangan yang sama: warga menunggu giliran air bersih, rumput dan semak kering mudah tersulut api, dan pemerintah baru bergerak ketika keadaan sudah memburuk. Tahun 2026 menambah kekhawatiran itu. BMKG menyatakan musim kering kali ini berpotensi lebih lama dan lebih terik karena pengaruh El Nino, dengan puncak yang diperkirakan jatuh pada Agustus hingga September. Kedua kabupaten ini termasuk wilayah yang masuk daftar peringatan dini kekeringan dari BMKG.

Gejalanya sudah nyata. Pada awal Agustus 2026, BPBD Wonogiri menerima laporan kekeringan dari 19 desa yang tersebar di enam kecamatan, dan kabupaten ini ikut menetapkan status siaga darurat kekeringan seperti sejumlah daerah lain di Jawa Tengah. Api pun tak kunjung reda. BNPB mencatat kebakaran lahan di Wonogiri yang menghanguskan sekitar 2,5 hektare pada 5 Agustus 2026, dan di hutan wilayah Kismantoro, penyebabnya diduga puntung rokok yang dibuang begitu saja.

Cepat Bertindak, tetapi Terlambat Mencegah

Langkah pemerintah daerah layak dihargai: air bersih dikirim ke desa-desa, dana khusus dialokasikan, dan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD hingga pemadam kebakaran, dikumpulkan dalam apel kesiapsiagaan karhutla. Meski begitu, dari kacamata administrasi negara, ada kecenderungan yang patut dikoreksi. Energi kita lebih banyak terserap untuk menanggapi kejadian ketimbang mencegahnya. Kita cukup siap saat api menyala dan sumur mengering, tetapi belum jelas apakah kita siap agar hal serupa tidak terulang musim depan.

Yang membuat persoalan ini ironis adalah sifatnya yang sebenarnya dapat diduga. Kontur wilayah yang berbukit dan berbatu kapur membuat air sulit bertahan, dan kemarau datang dengan jadwal yang pasti. Ketika masalah yang bisa diramalkan terus diurus dengan pola darurat, kesalahannya terletak pada pengelolaan, bukan pada cuaca.

Tiga Titik Lemah dalam Pengelolaan

Pertama, kerja sama yang berhenti di panggung. Kata "sinergi" sering terdengar mantap dalam apel dan siaran pers. Namun masyarakat berhak mengetahui siapa memegang tanggung jawab apa dan bagaimana keberhasilannya diukur. Tanpa kejelasan itu, sinergi tinggal jargon.

Kedua, pencegahan yang hanya mengandalkan seruan. Mengingatkan warga agar tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan memang penting, tetapi seruan saja tidak menghasilkan perubahan perilaku. Dibutuhkan penyuluhan berkelanjutan hingga ke tingkat desa, mekanisme peringatan dini yang benar-benar menjangkau warga, dan penegakan aturan yang berlaku adil.

 

Ketiga, bantuan air yang hanya menambal gejala. Tangki air membantu hari ini, tetapi tidak menghilangkan kerentanan. Wilayah yang langganan kering memerlukan penyediaan sarana jangka panjang, seperti embung, sumur resapan, penampung air hujan, dan pemulihan lahan, yang masuk dalam rencana pembangunan daerah dan tidak bergantung pada dana tanggap darurat.

Arah yang Perlu Ditempuh

Pemkab Wonogiri dan Pacitan sebaiknya menempatkan kekeringan dan karhutla sebagai bagian dari agenda pembangunan, bukan semata urusan penanggulangan bencana. Pemetaan desa rawan perlu menjadi pijakan dalam menyusun rencana dan anggaran. Pemerintah desa juga harus dibekali, misalnya dengan relawan pemadam yang terlatih dan peralatan yang layak.

Selain itu, data kejadian dan realisasi anggaran perlu dibuka agar publik dapat turut mengawasi.

Masyarakat memegang bagian yang tak kalah penting. Tidak menyalakan api di lahan, menjauhkan puntung rokok dari semak kering, dan cepat melapor saat melihat titik api adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan banyak hal.

Kemarau akan kembali pada tahun-tahun mendatang. Maka pertanyaannya, apakah kita akan terus menghadapinya dengan cara lama, atau mulai membangun sistem yang membebaskan warga Wonogiri dan Pacitan dari ketergantungan pada tangki air dan kesigapan petugas pemadam? Jawabannya bergantung pada kemauan pemerintah untuk beralih dari sekadar menanggulangi menjadi mencegah. 

Penulis: Aufaa Raihaan R., Mahasiswa Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

“Nothing About Youth without Youth”, Sebuah Pesan Kolaboratif akan Keselamatan Berlalu Lintas

“Nothing About Youth without Youth”, Sebuah Pesan Kolaboratif akan Keselamatan Berlalu Lintas

Sesi konferensi pers yang digelar Selasa (10/6/2026) di SMP Khusus Olahraga, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Sumber foto: Haidar Zhafir Baharsyah/LPM Kentingan.

LPM Apresiasi, Surakarta – Data kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan hasil pelik. Dari 150.906 jumlah kecelakaan hasil survei BPS tahun 2025, 26.839 di antaranya berakibat maut. Sementara itu statistik Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Polri memperlihatkan 95% kasus disebabkan manusia. Lalu bagaimana situasi di Kota Surakarta?

Direktur Pusat Studi Mobilitas Lestari Transportologi Sukma Larastiti, menyebut anak muda memiliki tingkat keterlibatan 50% terhadap tragedi laka lantas di Solo sepanjang tahun 2025.

Tingginya angka-angka tersebut disebabkan minimnya perhatian akan isu keselamatan jalan, pun juga kematian akibat laka lantas masih dinilai sebagai hal wajar.

“Data dari Satlantas 2025 (menunjukkan) 51% korban itu anak muda (sedangkan) 55% nya adalah pelaku,” ucap Lala sapaan akrabnya, saat jumpa pers pada Selasa pagi (10/6/2026) di SMP Khusus Olahraga (SKO), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Sebagai informasi, Pusat Studi Mobilitas Lestari Transportologi atau Transportologi adalah organisasi asal Surakarta yang berfokus mengkaji isu-isu transportasi. Mereka juga memiliki berbagai program kampanye, salah satunya pameran.

Melalui “AI&Me: Solo Road Safety Festival” Transportologi berniat mengkampanyekan lebih lanjut keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dengan target utamanya anak muda.

Lala menilai festival ini menjadi cara santai sekaligus solusi jangka pendek Transportologi guna mengkampanyekan isu keselamatan jalan ke masyarakat, sembari menunggu pematangan infrastruktur yang membutuhkan waktu serta anggaran besar.

“Festival ini adalah salah satu upaya kami untuk menaikkan isu ini ke arus utama,” ungkapnya.

Mengusung tajuk “Nothing About Youth without Youth” Di dalamnya mereka dapat melihat serta mencoba berbagai hal mulai dari pameran, workshop penanganan pascatabrakan, mengikuti perlombaan seperti mewarnai, sampai demo redesign kawasan sekolah.

Pagelaran ini selain melibatkan Pemerintah Kota Surakarta beserta lebih dari 30 partisan asal komunitas dan partikelir kabarnya, juga mendapat perhatian International Road Assessment Programme (iRAP), badan nirlaba asal Britania Raya yang mengkampanyekan keselamatan jalan di mancanegara.

Meski menarget anak muda, Lala juga tidak menampik sosialisasi terhadap orang dewasa juga menjadi urgensi, terlebih setelah mengetahui terjadi peningkatan angka tabrakan pada lansia.

Lala berujar, Transportologi sempat beberapa kali menggelar workshop keselamatan jalan ke orang dewasa sebelumnya. Meski demikian hasil yang didapat masih jauh dari signifikan.

“Jadi PR dari temuan kami selama 1 tahun terakhir itu memang (bukan hanya) menemukan cara yang tepat (tentang) bagaimana ada peningkatan kapasitas juga ke orangnya tapi, bisa juga something jangka panjang.” tutup Lala.

 

Penulis: Aryo

Penyunting: Adista

 

 

 

 

  

Aliansi BEM Solo Raya Gelar Aksi September Hitam di Tugu Gladak, Soroti Persoalan HAM

Aliansi BEM Solo Raya Gelar Aksi September Hitam di Tugu Gladak, Soroti Persoalan HAM

Sumber Foto : Koko Novianto

 

SOLO — Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi simbolik bertajuk September Hitam di kawasan Tugu Gladak, Solo, Selasa (29/9/2026). Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengenang berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus menyuarakan tuntutan agar persoalan-persoalan tersebut mendapatkan kejelasan dan keadilan.

 

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Solo Raya. Koordinator Pusat Aliansi BEM Solo Raya, Dimas Muhammad Fadjar, mengatakan peserta berasal dari sejumlah kampus, di antaranya Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Universitas Sebelas Maret (UNS), UMS, serta mahasiswa dari wilayah Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar.

 

Dimas Muhammad Fajar selaku ketua aliansi BEM Solo Raya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk refleksi terhadap berbagai peristiwa kelam yang hingga kini, menurutnya, masih menyisakan persoalan terkait keadilan dan penegakan HAM.

 

“Jadi aksi ini bertujuan pertama yaitu refleksi September Hitam. Di masa kelam banyak terjadi kehilangan nyawa yang pada hari ini belum terdapat kejelasan,” ujar Dimas.

 

Dalam aksi tersebut, peserta mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka dan keresahan atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Mereka juga membawa keranda serta foto sejumlah tokoh dan korban yang digunakan sebagai simbol untuk mengenang peristiwa masa lalu.

 

Rangkaian aksi diisi dengan orasi, doa bersama, penyalaan lilin, tabur bunga, serta mengheningkan cipta. Setelah penyampaian pernyataan sikap di kawasan Tugu Gladak, peserta kemudian melakukan aksi berjalan sebagai bagian dari upaya mengenalkan isu September Hitam kepada masyarakat.

 

Salah satu perwakilan aksi, Muhammad Kailani Rizqi Pratama selaku Presiden BEM UNS mengatakan kegiatan tersebut ditutup dengan mengheningkan cipta, penyalaan lilin, doa, dan tabur bunga.

 

“Kita tutup dengan lagu Mengheningkan Cipta sebagai rangka untuk mengingat bahwa mereka pun adalah pahlawan-pahlawan atas apa yang mereka perjuangkan. Terus juga kita tutup dengan menyalakan lilin sambil kita berdoa dan menabur bunga,” kata Kailani.

 

Soroti Berbagai Persoalan, Kailani mengatakan isu utama yang dibawa dalam aksi tersebut adalah persoalan HAM. Ia menyebut peserta ingin mengingat kembali berbagai kasus yang menurut mereka belum memperoleh kejelasan.

 

“Ketika setiap September itu senantiasa ada peringatan September Hitam, artinya isu HAM ini belum selesai,” ujarnya.

 

Menurut Kailani, aksi tersebut juga menjadi ruang untuk menyuarakan persoalan lain yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Ia menyinggung kebakaran hutan yang menurutnya turut menambah persoalan yang terjadi pada bulan September.

 

Sementara itu, Dimas mengatakan peserta juga menyoroti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap tindakan intimidasi maupun kriminalisasi yang dapat membuat masyarakat, aktivis, dan jurnalis enggan menyampaikan kritik.

 

“Tuntutan yang kita berikan adalah tuntutan kepada pemerintah untuk bisa selalu menjaga hak-hak masyarakat. Yang kedua, kita menekan kepada aparat yang kadang juga sering melakukan tindakan-tindakan kriminal, intimidasi, dan lain sebagainya,” kata Dimas.

 

Ia berharap kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap dapat dijamin serta pelanggaran HAM tidak kembali terjadi.

 

“Harapan besar kami pelanggaran HAM tidak terulang lagi di negara Indonesia,” ujarnya.

 

Sumber Foto : Koko Novianto

 

Bukan Sekadar Peringatan, Menurut Dimas kegiatan September Hitam bukan hanya dilakukan pada tahun ini. Ia mengatakan agenda serupa telah dilakukan Aliansi BEM Solo Raya pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadi bagian dari upaya untuk terus merawat ingatan terhadap berbagai persoalan HAM.

 

Dimas mengatakan aksi simbolik kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan pemutaran film dokumenter dan diskusi. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi mahasiswa untuk menyusun aspirasi dan tuntutan yang dibawa dalam aksi.

 

“Tujuan kita diskusi adalah untuk pencerdasan. Setelah itu kita konsolidasi untuk meluruskan, untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman, sudah kita konkretkan, kita buatkan tuntutan,” katanya.

 

Kailani menambahkan, peringatan September Hitam juga dimaksudkan sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa persoalan HAM masih menjadi isu yang perlu diperhatikan.

 

Ia mengatakan aksi di Tugu Gladak dipilih antara lain karena kawasan tersebut merupakan ruang publik yang strategis dan selama ini juga menjadi tempat berlangsungnya kegiatan yang menyuarakan berbagai persoalan masyarakat.

 

“Sebagai pemantik pada masyarakat, ‘Oh, ada apa dengan September ini kok pada pakai hitam-hitam?’ Ternyata ada peringatan,” ujar Kailani.

 

Melalui aksi tersebut, peserta berharap masyarakat tidak melupakan berbagai kasus pelanggaran HAM dan terus memperhatikan persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian.

 

Dimas mengatakan, meski rangkaian September Hitam tahun ini telah selesai, pihaknya akan kembali menyuarakan persoalan HAM apabila terjadi kasus yang dinilai berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat.

 

“Kalau nanti ketika ada pelanggaran HAM yang terjadi, kita bakal terus berisik. Ada mungkin gebrakan-gebrakan yang akan kita munculkan,” katanya.

 

Kailani juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk terus membaca serta memahami berbagai isu yang berkembang. Menurutnya, kepedulian terhadap persoalan publik dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari berdiskusi, menyampaikan suara melalui media, hingga terlibat dalam kegiatan di ruang publik.

 

“Jangan pernah lelah untuk membaca, terus yang kedua jangan pernah lelah juga untuk berjuang,” ujar Kailani.

 

 

 

Reporter : Koko Novianto, Adyuta Rafi

Penulis : Koko Novianto

Penyunting : Ghulamy Tathmainul Qalby

 

Setelah Lama Redup, Kamisan Solo Kembali, Dorong Ruang Bersama Lintas Kelompok

Setelah Lama Redup, Kamisan Solo Kembali, Dorong Ruang Bersama Lintas Kelompok

 

(Sumber Foto: Koko Novianto Pribadi)

 

Surakarta – Setelah sempat lama redup, Aksi Kamisan Solo kembali digelar di kawasan Tugu Gladak melalui dua aksi pada 10 dan 17 September 2026. Kebangkitan kembali ruang solidaritas ini diwarnai beragam isu, mulai dari persoalan warga dan ruang hidup hingga ingatan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kamisan perdana yang berlangsung pada Kamis (10/9) menjadi momentum untuk kembali merawat gerakan sekaligus membangun ruang bersama bagi mahasiswa, organisasi, dan masyarakat sipil. Dalam evaluasi setelah aksi, salah satu peserta mengajak berbagai kelompok untuk terlibat dalam keberlanjutan Kamisan Solo.

“Monggo kita buat aksi Kamisan ini biar ruang kita bersama, tidak milik siapapun,” ujarnya.

Ia juga mendorong kolaborasi antarkelompok agar Kamisan Solo dapat terus berjalan. Menurutnya, keberlanjutan aksi membutuhkan komunikasi dan keterlibatan bersama, sebagaimana gerakan serupa yang berlangsung di sejumlah kota, seperti Jakarta dan Yogyakarta.

 

Mengangkat Persoalan Warga dan Ruang Hidup

Pada Kamisan perdana, sejumlah persoalan lokal menjadi perhatian. Berdasarkan pamflet aksi, isu yang diangkat meliputi warga Ledoksari, paguyuban pemulung, warga Putri Cempo, serta kekerasan terhadap aktivis.

Dalam evaluasi setelah aksi, peserta turut membahas kemungkinan mengangkat kembali persoalan Ledoksari dan Putri Cempo dalam agenda Kamisan berikutnya. Meski belum terdapat informasi mengenai aksi lanjutan Ledoksari saat evaluasi berlangsung, peserta mengajak kawan-kawan untuk tetap memantau perkembangan melalui media sosial.

Akun Ledoksari Melawan dan Putri Cempo Melawan disebut sebagai sumber informasi yang dapat diikuti. Peserta juga mengajak masyarakat membantu menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan persoalan tersebut melalui media sosial masing-masing.

Selain itu, persoalan PT RUM di Sukoharjo turut muncul sebagai usulan isu untuk aksi mendatang. Salah satu peserta menyampaikan bahwa isu tersebut belum dikaji dan dikawal lebih lanjut oleh kelompoknya.

“Kalau teman-teman yang ada update informasi itu bisa disampaikan juga untuk kita aktifkan ke depan,” ujarnya.

Pembahasan tersebut memperlihatkan upaya peserta untuk memperluas isu yang dibawa dalam Kamisan, sekaligus membuka ruang bagi informasi dan persoalan dari berbagai wilayah untuk dibahas bersama.

 

 September Hitam dan Tuntutan Keadilan

 

(Sumber Foto: Koko Novianto Pribadi)

 

Seminggu setelah aksi perdana, Kamisan Solo kembali digelar pada Kamis (17/9), dengan mengangkat semangat September Hitam.

Melalui pamflet dan unggahan aksi, September Hitam ditempatkan sebagai momentum untuk merawat ingatan atas pelanggaran HAM, kekerasan terhadap rakyat, serta penculikan dan penghilangan paksa aktivis. Seruan yang disampaikan mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah dan tetap menyuarakan tuntutan keadilan.

“Kami menolak lupa. Kami menolak diam. Kami menolak sejarah dikubur tanpa keadilan,” demikian seruan dalam unggahan Aksi Kamisan Solo.

Isu yang dibawa pada Kamisan kedua juga berkaitan dengan pembahasan dalam evaluasi aksi perdana. Dalam forum tersebut, peserta mengusulkan agar persoalan Ledoksari dan Putri Cempo tetap dikawal selama masyarakatnya belum mendapatkan keadilan. Isu kriminalisasi aktivis dan pertambangan ilegal di wilayah lain juga muncul sebagai usulan untuk dibahas bersama.

Berbagai usulan itu menunjukkan bahwa agenda Kamisan tidak berhenti pada satu persoalan. Peserta membuka ruang bagi isu-isu baru, sembari tetap mendorong pengawalan terhadap persoalan yang sebelumnya telah disuarakan.

 

Merawat Kamisan sebagai Ruang Bersama

Keberlanjutan Aksi Kamisan Solo menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi setelah penyelenggaraan perdana. Peserta diajak menyampaikan masukan, mengusulkan isu, serta terlibat dalam penyusunan teknis aksi selanjutnya.

Dalam forum tersebut, muncul pula ajakan untuk memperluas partisipasi, baik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mahasiswa, organisasi eksternal, maupun masyarakat sipil.

“Entah dari BEM, entah dari mahasiswa biasa, entah dari organisasi eksternal manapun atau dari masyarakat sipil, boleh menyampaikan evaluasi ataupun masukannya,” ujar salah satu peserta.

 

Kembalinya Kamisan Solo melalui dua aksi pada September ini menjadi upaya untuk menghadirkan kembali ruang solidaritas lintas kelompok. Dengan mengangkat persoalan warga, ruang hidup, kekerasan terhadap aktivis, serta ingatan atas pelanggaran HAM, Kamisan menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai isu dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Di tengah berbagai persoalan yang masih membutuhkan pengawalan, peserta berharap semangat yang tumbuh dari aksi-aksi kecil dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang.

“Semoga semangat-semangat berjalan,” ujar salah satu peserta dalam forum evaluasi.

 

Penulis: Koko Novianto Pribadi

Penyunting: Ghulamy Tathmainul Qalby

Ledoksari Memanggil: Menyalakan Api Solidaritas di Atas Tanah Kelahiran

Ledoksari Memanggil: Menyalakan Api Solidaritas di Atas Tanah Kelahiran

 

(Sumber Foto: Koko Novianto, Adyuta Rafi)

 

Surakarta, 12 September 2026. Di tengah dingin angin malam, di bagian barat Stasiun Ledoksari terdengar riuh suara para warga yang sedang berkumpul. Pada malam itu warga ledoksari sedang menjalankan aksi untuk menentang penggusuran lahan yang akan dilakukan oleh Pt. KAI. Di dalam aksi tersebut terdapat kegiatan diskusi dan bincang warga terkait penyampaian aspirasi dan pencarian solusi mengenai masalah yang sedang terjadi. Bukan hanya itu saja, di sana juga terdapat kegiatan pemutaran film dokumenter tentang mafia tanah di Dago Elos yang dinilai memiliki masalah yang serupa terhadap penggusuran ruang hidup dalam kota dan terdapat aksi mural yang di lakukan oleh muda mudi karang taruna guna penyampaian aspirasi lewat karya seni.

Kasus ini bermula pada tahun 2024. Pada saat itu PT. KAI melakukan sosialisasi mengenai penertiban wilayah, PT. KAI menyatakan memiliki bukti dasar kepemilikan lahan yang di huni oleh para warga namun waktu itu PT. KAI enggan menunjukkan sertifikat bukti kepemilikan tersebut terhadap warga dengan alasan bahwa dokumen tersebut tidak bisa di tunjukan sembarangan. Pada akhirnya sosialisasi tersebut tidak menemukan jawaban, pihak warga memilih keluar dari forum karena pertanyaan mereka mengenai sertifikat kepemilikan lahan tidak dapat ditunjukkan. Lalu pada tahun 2026 masalah ini muncul kembali, PT.KAI melakukan sosialisasi tentang pembebasan lahan dan kali ini PT. KAI memberikan dasar hukum yang lebih spesifik , yaitu Sertifikat Hak Pakai (SHP) 23/1996.

Menurut narasumber yang kami wawancarai bukti tersebut dinilai tidak masuk akal dan dikatakan sebagai cacat hukum, hal ini dikarenakan warga telah tinggal di lahan tersebut sejak tahun 1970 dan warga juga rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1970 hingga sekarang. Warga Ledoksari juga telah menempuh proses hukum mengenai kasus ini, bahkan warga telah melaksanakan mediasi di DPRD Kota Surakarta bersama dengan pihak KAI. Dari proses mediasi tersebut lahirlah keputusan bahwa selama belum ada putusan yang jelas PT. KAI dilarang melakukan tindakan apa pun yang mengganggu kenyamanan warga ledoksari, Namun PT. KAI  telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 terhadap warga untuk mengosongkan atau membongkar lahan yang mereka tempati.

Selang 7 Hari sejak Surat Peringatan (SP) 1 muncul terbitlah Surat Peringatan (SP) 2 yang mana hal ini semakin menambah keresahan pada warga. Sebelum penerbitan Surat Peringatan 1 & 2 PT. KAI pernah sempat menawarkan uang kompensasi sebesar Rp.200.000/m² - Rp.250.000/m² , namun warga mengatakan hal itu tidak sebanding dengan kehidupan yang akan mereka tinggalkan dan memulai hidup baru. Maka para warga memilih untuk tetap berjuang menegakkan hak tinggal mereka.

Aksi-aksi yang telah dilakukan ini tentunya bukan hanya dari masyarakat ledoksari saja tetapi ada juga dukungan dari teman-teman yang lain. Dan harapannya aksi yang di gelar ini dapat menyadarkan para warga mengenai isu agraria bahwa yang menjadi tokoh utamanya adalah warga yang terdampak itu sendiri , dan juga hal ini bisa menguatkan dan menyatukan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh para oknum yang menggunakan kekuasaannya semena-mena.

Penulis: Adyuta Rafi Warabrata

Penyunting: Ghulamy Tathmainul Qalby