UNISRI, 7 Maret 2026 — Polemik mengenai kondisi sekretariat Organisasi Mahasiswa serta penerapan kebijakan lima hari kerja menjadi perhatian mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (UNISRI). Dua isu tersebut dinilai memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan mahasiswa karena informasi yang beredar belum sepenuhnya jelas dan masih dalam proses pembahasan di tingkat kampus. Dalam beberapa waktu terakhir, wacana mengenai pemindahan sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) sempat berkembang di kalangan mahasiswa. Informasi tersebut memicu berbagai spekulasi karena belum adanya penjelasan resmi yang disampaikan secara menyeluruh kepada Organisasi Mahasiswa.
Salah satu pengurus unit kegiatan mahasiswa (UKM) Z, mengaku pertama kali mengetahui kabar tersebut saat mengikuti kegiatan Teras Asik yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dalam kegiatan tersebut, sempat disampaikan kemungkinan pemindahan sekretariat lama yang berada di area Pascasarjana ke gedung baru.
Namun hingga
kini, menurut penuturannya saat diwawancarai daring melalui telepon WhatsApp (17/2/2026),
belum ada penjelasan lanjutan yang diterima secara jelas oleh Organisasi Mahasiswa
maupun unit kegiatan mahasiswa.
“Informasi yang beredar sejak beberapa waktu terakhir dinilai belum tersampaikan secara utuh, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengurus organisasi dan UKM,” ujarnya.
Bagi Organisasi Mahasiswa, sekretariat bukan sekadar ruang fisik. Tempat tersebut menjadi pusat koordinasi kegiatan, penyimpanan arsip organisasi, sekaligus ruang diskusi bagi para pengurus. Oleh karena itu, kejelasan mengenai kebijakan sekretariat dinilai penting untuk menunjang keberlangsungan aktivitas organisasi.
Selain permasalahan lokasi, kondisi fasilitas sekretariat juga menjadi perhatian. Z menilai sejumlah sarana masih membutuhkan pembenahan, termasuk kebersihan lingkungan sekretariat yang dinilai belum dikelola secara optimal.
Keamanan
Sekretariat Jadi Perhatian
Selain fasilitas, aspek keamanan di sekitar sekretariat juga menjadi perhatian mahasiswa. Beberapa pengurus organisasi menilai sistem pengawasan di area tersebut belum berjalan secara optimal.
Menurut Z,
keberadaan kamera pengawas atau CCTV dapat membantu meningkatkan keamanan di
lingkungan sekretariat.
“Kalau ada CCTV, kondisi sekretariat pasti lebih aman,” ujarnya.
Ia juga menyinggung insiden yang pernah terjadi di sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa Apresiasi (LPM) yang sempat mengalami tindakan represif. Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan agar keamanan di area sekretariat diperhatikan secara lebih serius.
“Jangan sampai harus ada korban lagi dan baru kemudian masalah keamanan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya. (17/02/2026)
Pandangan serupa juga disampaikan oleh R, salah satu ketua Organisasi Mahasiswa. Ia menyebut persoalan utama sebenarnya bukan semata-mata soal pemindahan sekretariat, melainkan kelayakan fasilitas yang digunakan oleh Organisasi Mahasiswa.
“Awalnya polemik pemindahan sekre hanya sebatas omongan. Karena tidak ada penjelasan resmi, akhirnya berkembang dan jadi boomerang,” ujar R. Saat wawancara daring melalui telepon WhatsApp (20/2/2026)
Meski demikian, R menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan apabila sekretariat tetap berada di lokasi lama, selama fasilitas yang tersedia dapat diperbaiki agar lebih layak digunakan.
“Kalau
tidak jadi pindah pun tetap efektif. Yang jadi catatan itu fasilitasnya yang
perlu diperbaiki supaya lebih layak,” ucapnya.
BEM
Soroti Dampak bagi Aktivitas Mahasiswa
Menanggapi berbagai persoalan yang berkembang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Slamet Riyadi menyatakan bahwa isu sekretariat Organisasi Mahasiswa serta kebijakan lima hari kerja telah menjadi perhatian mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir.
Presiden
Mahasiswa menjelaskan bahwa, BEM sebelumnya telah menyampaikan keresahan
mahasiswa kepada pihak universitas. Namun, penyampaian tersebut masih bersifat
awal dan belum disertai kajian serta data yang lebih komprehensif.
“Kami sudah menyampaikan keresahan terkait lima hari kerja, terutama soal efektivitas pembelajaran, nilai, dan dampaknya terhadap aktivitas mahasiswa. Namun saat itu memang baru sebatas penyampaian awal, belum membawa kajian lengkap,” ujarnya (24/2/2026)
Salah satu dampak yang dirasakan mahasiswa adalah berkurangnya fleksibilitas waktu untuk menjalankan kegiatan organisasi. Sebelumnya, hari Sabtu kerap dimanfaatkan untuk rapat, kegiatan UKM hingga persiapan program kerja.
Dengan sistem
lima hari kegiatan akademik, mahasiswa sering kali harus mengajukan izin ketika
mengikuti kegiatan organisasi.
“Ada
juga dosen yang mengatakan, ‘Silakan pilih organisasi atau kuliah.’ Padahal
organisasi juga bagian dari proses pembelajaran mahasiswa,”
jelasnya.
BEM:
Komunikasi dengan Kampus Masih Tahap Lobi
Menanggapi polemik yang berkembang, Presiden Mahasiswa menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari universitas mengenai pemindahan sekretariat UKM dan Ormawa.
Menurutnya,
dalam audiensi sebelumnya memang terdapat tuntutan terkait pemindahan
sekretariat. Namun setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak
kampus, opsi pemindahan ke gedung baru dinilai belum memungkinkan karena
keterbatasan kapasitas ruang.
“Di gedung baru kapasitasnya terbatas. Bahkan dari teman-teman DEM juga menyampaikan tidak semua sekre bisa tertampung di sana,” ujarnya.
Sebagai alternatif, BEM menilai gedung lama yang sebelumnya digunakan oleh Fakultas Hukum atau FISIP dapat menjadi opsi yang lebih layak untuk dimanfaatkan sebagai sekretariat Organisasi Mahasiswa.
Saat ini BEM tengah melakukan pendataan ulang terhadap UKM dan Ormawa yang belum memiliki sekretariat tetap. Data tersebut akan digabungkan dengan tuntutan sebelumnya untuk kemudian diajukan kembali kepada pihak universitas.
Namun demikian, ia mengakui bahwa komunikasi dengan pihak kampus masih berada pada tahap lobi awal dan belum sampai pada keputusan konkret.
“Komunikasi masih sebatas lobi awal. Karena itu kami ingin memastikan tuntutan yang diajukan benar-benar berdasarkan data,” tegasnya.
Pihak
Kemahasiswaan: Kebijakan dan Wacana Masih Tahap Evaluasi
Menanggapi berbagai isu yang berkembang, pihak Bagian Kemahasiswaan menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait pemindahan sekretariat Organisasi Mahasiswa.
Menurut pihak Kemahasiswaan, informasi yang beredar sebenarnya berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan ruangan apabila beberapa fakultas nantinya dipindahkan ke Kampus II.
“Jadi bukan dipindah. Kalau nanti ada ruangan kosong, kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai sekretariat UKM dan Ormawa,” jelas pihak Kemahasiswaan.
Mereka juga mengakui bahwa kapasitas sekretariat yang tersedia saat ini memang masih terbatas sehingga beberapa Organisasi Mahasiswa masih tersebar di berbagai lokasi.
Selain itu,
pihak Kemahasiswaan menyebut bahwa sejumlah perbaikan fasilitas telah diajukan,
termasuk perbaikan toilet, penyediaan tempat sampah, serta pemasangan CCTV di
beberapa titik gedung sekretariat.
“CCTV sudah kami usulkan dan titik-titiknya sudah disurvei. Targetnya setelah Lebaran bisa mulai dipasang,” jelasnya.
Sementara itu terkait kebijakan lima hari kerja, pihak Kemahasiswaan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari bidang kemahasiswaan — melainkan keputusan pimpinan universitas.
Menurut mereka, istilah yang lebih tepat adalah lima hari kegiatan akademik, di mana aktivitas perkuliahan difokuskan pada hari Senin hingga Jumat. Kegiatan non-akademik seperti aktivitas UKM dan Organisasi Mahasiswa tetap diperbolehkan pada hari Sabtu maupun Minggu dengan mekanisme perizinan yang berlaku.
Pihak Kemahasiswaan juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih berada dalam tahap evaluasi dan masukan dari mahasiswa akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan universitas.
Menunggu
Kejelasan Kebijakan
Berbagai pandangan yang muncul menunjukkan bahwa persoalan sekretariat dan kebijakan lima hari kegiatan akademik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut ruang gerak organisasi dan unit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya.
Di tengah
perkembangan infrastruktur kampus yang terus berlangsung, mahasiswa berharap
kebijakan yang diambil dapat disertai komunikasi yang lebih jelas dan
transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan organisasi dan unit
kegiatan mahasiswa.
Reporter:
Oliviana, Tanaya, Lusia, Nafa, Nanda Ayu, Yuta, Adit
Penyunting:
Adista Putri Revalina
