SUKOHARJO – Kasus pembakaran dan perusakan warung mie babi
di Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026, berkembang menjadi
perkara yang turut menyoroti proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian.
Penangkapan sejumlah tersangka yang diduga terafiliasi dengan jaringan
terorisme serta penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Mojolaban
memunculkan perhatian publik terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak
warga.
Kasus ini bermula dari peristiwa pembakaran dan perusakan
warung mie babi di Parangjoro. Peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang
tidak dapat dibenarkan atas dasar perbedaan keyakinan maupun pilihan untuk
melakukan usaha. Dalam negara hukum, setiap warga memiliki hak untuk
menjalankan usaha dan memperoleh perlindungan tanpa adanya tindakan kekerasan.
Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian mengamankan
tersangka AS pada 19 Oktober 2026. AS diduga terlibat dalam jaringan terorisme
dan dilaporkan melakukan perlawanan menggunakan busur dan anak panah saat
hendak ditangkap. Polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam dalam
pengembangan perkara. Sementara itu, tersangka L diketahui memiliki rekam jejak
perkara terorisme. Pada 2015, L pernah ditangkap terkait dugaan rencana
serangan di Solo dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. L juga diketahui sebagai
pemilik Pondok Pesantren Hamalatul Quran.
Pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 WIB, Polda Jawa
Tengah melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang berada
di Laban, Mojolaban. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari
seorang buronan yang belum ditemukan. Pihak kepolisian menyebut penggeledahan
dilakukan berdasarkan izin pengadilan dan menemukan sejumlah benda yang diduga
berkaitan dengan perkara. Namun, pihak pesantren membantah dugaan tersebut
dengan menyatakan bahwa benda-benda yang ditemukan digunakan untuk kegiatan
ekstrakurikuler dan keperluan berkebun.
Proses penggeledahan kemudian mendapat sorotan dari pihak
pesantren. Pada 28 Oktober 2026, pihak Pondok Pesantren Hamalatul Quran melalui
sekretarisnya, Diyana Indah Sari, yang disebut sebagai istri kedua tersangka L,
menyampaikan keberatan terhadap prosedur penggeledahan yang dinilai tidak
manusiawi. Selain itu, sejumlah santriwati di bawah umur dilaporkan sempat
dibawa untuk menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya dipulangkan karena tidak
ditemukan bukti keterlibatan.
Pada 1 November 2026, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengusut dugaan
intimidasi dalam proses penggeledahan. Sehari setelahnya, Kapolres Sukoharjo,
Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA dilaporkan dinonaktifkan. Langkah
tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap evaluasi pelaksanaan tugas
kepolisian dalam menangani perkara.
Sejumlah aksi kemudian dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Pada 4 November 2026, aksi berlangsung di Polres Sukoharjo, disusul aksi di kawasan Gladag, Surakarta, pada 6 November 2026. Pada tanggal yang sama, tersangka L dilaporkan berhasil diamankan dan dibawa ke Rumah Tahanan Polda Jawa Tengah.
Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum
tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi
juga menyangkut prosedur yang harus dijalankan secara adil dan transparan.
Dugaan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme perlu dibuktikan melalui
proses hukum, tanpa serta-merta mengaitkan pihak lain, termasuk santri dan
lembaga pendidikan, dengan tindak pidana yang dilakukan oleh individu.
Di sisi lain, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penggeledahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap anak dan perempuan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur perlu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum yang adil merupakan tanggung jawab bersama.
Pelaku kekerasan harus diproses sesuai hukum, sementara aparat wajib
menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati hak setiap warga
negara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya terlihat dari keberhasilan
menangkap pelaku, tetapi juga dilihat dari bagaimana proses hukum dilaksanakan
secara transparan dan berlandaskan hukum.
Penulis: Aliya
Penyunting: Viola
