Pict by: Lintang Febrianti
Surakarta, 10 Mei 2026 — Pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi diadakan di Studio
Lokananta Bloc sebagai ruang bersama untuk melihat lebih dekat realita yang
terjadi di Papua. Film karya Dandhy Laksono ini mengangkat persoalan
eksploitasi tanah Papua melalui proyek biodiesel sawit dan tebu, sekaligus
menyoroti praktik kolonialisme modern yang masih dirasakan masyarakat adat
Papua hingga hari ini.
Melalui sudut pandang dan
pengalaman langsung masyarakat Papua, film ini memperlihatkan bagaimana tanah,
hutan, dan ruang hidup perlahan berubah akibat kepentingan industri dan
pembangunan. Tidak hanya menghadirkan luka dan kehilangan, Pesta Babi
juga menunjukkan transformasi masyarakat Papua dari korban menjadi pihak yang
terus berjuang mempertahankan identitas, tanah adat, dan hak hidup mereka.
Unsur adat, nilai kekristenan,
hingga tradisi pesta babi turut menjadi bagian penting dalam cerita, sekaligus
membantu penonton memahami kehidupan dan realitas sosial masyarakat Papua
secara lebih dekat dan manusiawi. Film ini juga membuka pertanyaan besar
mengenai apakah praktik kolonialisme dalam bentuk baru akan terus terjadi di
tanah Papua?.
Suasana
ruang pemutaran film dokumenter tentang Papua dipenuhi emosi dan refleksi.
Sejumlah penonton tampak larut dalam cerita yang ditampilkan di layar, mulai
dari persoalan tanah adat, kehidupan masyarakat Papua, hingga relasi pemerintah
dengan warga lokal. Bagi sebagian penonton, film tersebut bukan hanya tontonan,
tetapi juga pengalaman yang membuka ruang diskusi dan kesadaran baru.
Pict by: Shello Rossad
Kami sebagai
tim reporter LPM Apresiasi juga mewawancarai penonton dan komunitas terhadap film
Pesta Babi tersebut. Salah satunya adalah kak Raka, Humas Komunitas Mahasiswa
Papua Soloraya, menjadi salah satu penonton yang paling merasakan dampak
emosional dari film tersebut. Ia menilai kegiatan nobar dan diskusi seperti ini
sangat penting karena informasi mengenai Papua masih sulit diakses masyarakat
luas.
“Menurut
saya penting sekali ya, karena biasanya berita-berita soal Papua itu sulit
diakses,” ujarnya dalam wawancara (10/5/2026).
Raka
mengaku selama ini sering mencari informasi terkait kondisi di Papua dan
menemukan banyak persoalan yang menurutnya jarang diberitakan media nasional.
Salah satunya mengenai militerisme yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurutnya,
ruang diskusi seperti nobar film dokumenter dapat menjadi pemantik agar
generasi muda lebih peka terhadap isu sosial di sekitar mereka. “Kesadaran
itu penting, dan jangan apatis sih,” katanya dalam wawancara (10/5/2026).
Namun, bagi
Raka, film tersebut terasa sangat personal. Ia bahkan beberapa kali keluar
ruangan karena tidak kuat menyaksikan adegan-adegan di dalam film.
“Saya
nonton 15 menit nggak kuat, saya keluar,” ujarnya. Ia merasa apa yang ditampilkan di layar mengingatkannya pada
keluarganya sendiri di Papua. “Saya seperti melihat mama saya sendiri yang
ada di dalam layar itu.”
Selain
persoalan kemanusiaan, Raka juga menyoroti ketimpangan manfaat pembangunan di
Papua. Menurutnya, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam seharusnya
dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Keuntungannya
harusnya untuk orang lokal. Tadi yang kita nonton kan keuntungannya bukan untuk
orang lokal, malah untuk perusahaan-perusahaan dari luar,” tegasnya dalam wawancara (10/5/2026)
Sementara
itu, tanggapan lain datang dari Wininda Sari, penonton dari komunitas Difalitera.
Ia mengaku merasakan campuran emosi setelah menyaksikan film dokumenter karya
Dandhy Laksono tersebut. Menurutnya, selama ini ia memang sering mendengar
cerita mengenai Papua, tetapi melalui film itu ia merasa dapat melihat
kenyataan yang lebih dekat.
“Ya, kesan
pertama terkesan dan campur aduk ya,” ujarnya.
Bagian yang paling membekas baginya adalah ketika masyarakat adat Papua
kehilangan tanah mereka. “Tentu yang paling berkesan adalah bagian ketika
orang-orang pribumi Papua kehilangan tanahnya,” katanya dalam wawancara (10/5/2026).
Menurut
Wininda, pengalaman menonton film itu juga membuatnya kembali merefleksikan
makna nasionalisme. Ia mengaku tetap mencintai Indonesia, tetapi merasa penting
untuk tetap kritis terhadap persoalan sosial yang terjadi.
“Aku tetap
nasionalis karena aku bernama di bawah negara Indonesia, tapi aku juga tetap
harus kritis dan gak naif,” ungkapnya
dalam wawancara (10/5/2026).
Sebagai
seorang ibu dan pegiat komunitas tuna netra, Wininda memilih menunjukkan
nasionalisme melalui tindakan sederhana di lingkungan sekitar. Ia mencontohkan
bagaimana dirinya mengajak teman-teman netra untuk ikut menikmati pengalaman
menonton bersama. Baginya, kepedulian terhadap sesama juga merupakan bentuk
cinta terhadap negara.
Meski
suasana wawancara diakhiri dengan candaan ringan, kesan emosional dari film
dokumenter tersebut masih terasa kuat. Melalui diskusi dan refleksi bersama,
para penonton berharap masyarakat semakin terbuka untuk memahami berbagai
persoalan yang terjadi di Papua dari sudut pandang kemanusiaan dan tentunya
untuk pemerintah harus juga harus memberikan keadilan hak kepada mereka warga
papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia dan merupakan saudara kami
semua.
Kegiatan nobar dan diskusi ini
berlangsung dari hasil kolaborasi gotong royong berbagai komunitas serta
organisasi, di antaranya Toko Buku Mata Pajar,
Kopi Aloo, Matalokal,
Lokananta, Jejer
Wadon, Sinema Warga, Kuhaté Books, Project
Sasmita, IBP Solo, Difalitera, Carpe
Diem Bookstore, Read Aloud Solo Raya,
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS,
LPM Apresiasi, LPM Locus, Sobo+NiaoS,
SODOC Solo Documentary, Komunitas Mahasiswa Papua Solo Raya, Watchdoc, Eks
Pedis Indonesia Baru, dan Patjar Merah
yang turut mendukung terselenggaranya Nobar dan ruang diskusi publik tersebut.
Penulis
: Lusia Nur Permatasari
Reporter
: Lusia Nur, Lintang Febrianti, Nanda Ayu, Fahra Nautisya, Adista Putri, Nisa
Ilma Safitri, Ahmad Nufail, Shello Rossad.
Penyunting:
Adista Putri Revalina