Aliansi BEM SI Kerakyatan Jateng Memberikan Pernyataan Sikap Terhadap Cawe-cawe Politik di Jawa Tengah. (Doc: Instagram Bem Km Unisri)
Surakarta – Menjelang Pilkada, Presiden RI Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran karena melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Walikota 2024-2029. Tak hanya Prabowo Subianto, mantan Presiden ke-7 Jokowi Dodo juga diduga melakukan dukungan secara langsung kepada calon pasangan walikota, Sabtu (23/11/2024).
Tidak hanya keterlibatan Prabowo dan Jokowi, mobilisasi dalam agenda pertemuan Kepala Desa (Kades) diduga munculnya konsolidasi untuk memenangkan calon tertentu dalam Pilkada Jawa Tengah. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip dan asas “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”.
Pilkada di Jawa Tengah menghadapi ancaman serius terhadap proses demokrasi. Menurut laporan, dan intervensi dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan terbuka kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Walikota menimbulkan kekhawatiran akan integritas pemilihan. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa untuk mendukung calon tertentu juga semakin meningkat, yang diduga sebagai upaya untuk memenangkan calon tersebut.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencurigai adanya konsolidasi dalam pertemuan Kepala Desa yang dapat memicu polarisasi di masyarakat. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pejabat negara dan ASN dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar prinsip netralitas selama Pilkada dalam gugatan perkara nomor 136/PUU-XXII/2024.
Mengamati akan hal ini, melalui laman sosial media Instagram BEM UNISRI mendukung gerakan Aliansi BEM SI Kerakyatan Jawa Tengah yang mengeluarkan pernyataan sikap atas tindakan pelanggaran Pilkada oleh pejabat negara dan mendesak agar semua pihak menghentikan praktik cawe-cawe politik. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melawan pelanggaran yang terjadi, demi memastikan Pilkada berlangsung adil.
Dengan
semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pilkada, penting bagi pengawasan terhadap
potensi pelanggaran untuk diperketat. Masyarakat Jawa Tengah memiliki hak untuk
melindungi kebebasan mereka dalam menentukan pemimpin daerah tanpa tekanan dari
pihak manapun. Melalui tindakan hukum yang tepat, diharapkan setiap intervensi
yang merugikan dapat ditindaklanjuti secara adil guna menjaga kualitas
demokrasi di negeri ini.
Reporter:
1. Salsabila Diva
2. Amalia Rizqi
Penyunting:
