(Pict Ilustration by: Koko Novianto)
“Satu hari, satu kebijakan yang dianggap tergesa dan tidak jelas.”
Kalimat ini mungkin terdengar emosional, tetapi cukup merepresentasikan kegelisahan publik terhadap rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Kebijakan ini muncul di tengah persoalan klasik pendidikan tinggi di Indonesia: ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Alih-alih membenahi akar persoalan tersebut, pemerintah justru mengambil langkah simplifikasi dengan mengevaluasi, bahkan menutup, sejumlah program studi. Pendekatan ini terkesan menempatkan persoalan kompleks sebagai masalah teknis semata—seolah ketidaksesuaian antara lulusan dan dunia kerja dapat diselesaikan hanya dengan mengurangi jumlah prodi.
Dalihnya sederhana: terlalu banyak lulusan, terlalu sedikit pekerjaan. Data yang beredar menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 490.000 lulusan dari bidang kependidikan, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya sekitar 20.000 orang. Artinya, sekitar 470.000 lulusan berpotensi tidak terserap. Masalahnya, menjadikan angka ini sebagai dasar untuk menutup program studi bukan hanya simplifikasi—melainkan kekeliruan dalam membaca persoalan.
Masalahnya bukan di jurusan, tetapi di sistem. Jika ditarik lebih luas, persoalan utama tidak terletak pada jurusan tertentu—baik pendidikan, sosial, filsafat, seni, maupun bidang lainnya—melainkan pada ketidakseimbangan struktural antara sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang tidak tumbuh sejalan. Pendidikan terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, sementara sistem ekonomi tidak berkembang cukup cepat dan cukup inklusif untuk menyerapnya.
Lapangan kerja tidak tumbuh secepat jumlah lulusan. Distribusi tenaga kerja tidak merata. Banyak sektor kekurangan tenaga, sementara sektor lain justru kelebihan. Ini semata bukan salah jurusan, tetapi menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan nasional.
Menutup prodi tidak menyelesaikan masalah ini. Itu hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Hari ini yang dianggap tidak relevan mungkin ilmu sosial atau kependidikan. Besok, bisa saja bidang lain menyusul ketika dianggap tidak “produktif” secara ekonomi.
Logika industri tidak bisa mengatur segalanya. Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan delapan sektor strategis: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Tidak ada yang salah dengan arah tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika logika industri dijadikan satu-satunya ukuran nilai pendidikan. Jika semua harus tunduk pada kebutuhan pasar, maka bidang-bidang seperti sejarah, sastra, filsafat, bahkan ilmu sosial akan selalu berada di posisi rentan. Padahal, bidang-bidang inilah yang membentuk cara berpikir, identitas, dan kesadaran masyarakat.
Pendidikan bukan sekadar alat untuk bekerja. Ia adalah alat untuk memahami dunia.
(Pict Ilustration by: Koko Novianto)
Ketika kampus disalahkan, negara lepas tangan. Pemerintah juga menyoroti banyaknya kampus yang membuka program studi berdasarkan tren pasar. Ini memang terjadi. Namun, fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari absennya arah kebijakan pendidikan jangka panjang dari negara. Ketika negara tidak memberikan arah kebijakan yang jelas, kampus bergerak mengikuti permintaan. Ketika terjadi penumpukan lulusan, kampus disalahkan. Dan ketika masalah membesar, solusi yang diambil adalah penutupan.
Ini bukan penyelesaian, melainkan bentuk penghindaran tanggung jawab. Yang paling berbahaya dari kebijakan ini bukan sekadar hilangnya program studi, tetapi hilangnya keberagaman cara berpikir.
Jika pendidikan hanya difokuskan pada sektor-sektor yang “menghasilkan”, maka kita berisiko menciptakan generasi yang terampil secara teknis, tetapi miskin secara refleksi. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulang kesalahan. Sastra mengasah empati. Filsafat melatih cara berpikir kritis. Ilmu sosial membantu memahami masyarakat. Tanpa itu semua, pembangunan hanya akan melahirkan kemajuan yang kosong secara makna.
Menutup prodi mungkin terlihat sebagai solusi cepat untuk menekan angka pengangguran. Namun, dampaknya tidak sederhana itu.
Masalah utama tetap
tidak terselesaikan:
- Lapangan kerja tetap terbatas,
- Kualitas pendidikan tidak otomatis
meningkat, dan
- Ketimpangan sistem tetap ada
Yang berubah hanya satu: ruang belajar menjadi semakin sempit.
Jika tujuan pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, maka kita sedang menyederhanakan makna pendidikan itu sendiri. Yang dibutuhkan bukan penghapusan jurusan, tetapi pembenahan sistem secara menyeluruh: dari perencanaan tenaga kerja, kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan tentang relevan atau tidak dengan industri.
Pendidikan adalah tentang bagaimana manusia memahami, membentuk, dan mengarahkan masa depannya.
Dan jika arah kebijakan terus seperti ini, mungkin kalimat di awal tulisan ini akan terus terasa relevan:
“Satu hari, satu kebijakan yang dianggap tergesa dan tidak jelas.”
Penulis: Koko Novianto Pribadi
Penyunting: Lathifah An Najla
